IHRAM.CO.ID, Otoritas Palestina (PA). pada Selasa kemarin mengatakan telah memutuskan untuk memperbarui hubungannya dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan. Kebijakan ini dilakukan setelah menerima jaminan bahwa Israel akan mematuhi perjanjian yang ditandatangani dengan Palestina.
Pengumuman itu dibuat oleh Hussein al-Sheikh, kepala Otoritas Umum PA untuk Urusan Sipil, yang bertanggung jawab atas koordinasi antara Palestina dan Israel.
Pejabat senior Israel mengkonfirmasi bahwa koordinasi keamanan dengan PA sedang dipulihkan.
Keputusan tersebut kemungkinan akan menghalangi upaya untuk mengakhiri perselisihan antara faksi Fatah Palestina yang berkuasa dan Hamas, yang telah lama menentang koordinasi keamanan antara PA dan Israel, menyebutnya sebagai tindakan pengkhianatan.
Keputusan untuk memulihkan hubungan datang sehubungan dengan kontak yang dibuat oleh Presiden PA Mahmoud Abbas mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian bilateral dan ditandatangani,' kata Sheikh.
Keterangan foto: Pasukan keamanan Palestina berjaga di luar rumah sakit al-Istishari di Ramallah
“Berdasarkan surat resmi tertulis dan lisan yang kami terima, yang menegaskan komitmen Israel, hubungan dengan Israel akan dipulihkan,” katanya.
Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh mengatakan Palestina telah menerima dokumen tertulis di mana Israel berjanji untuk mematuhi semua perjanjian dengan Palestina. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Shtayyeh berharap pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden akan mendukung solusi dua negara atas dasar 'tanah untuk perdamaian'.
Syekh dan Shtayyeh tidak secara khusus menyebutkan koordinasi keamanan dengan Israel.
Seorang pejabat senior PA di Ramallah, bagaimanapun, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa keputusan tersebut mencakup dimulainya kembali koordinasi keamanan antara kedua belah pihak.
Keputusan itu diambil setelah Palestina menerima "jaminan dari beberapa pejabat Uni Eropa bahwa Israel tidak akan mengambil langkah sepihak dalam waktu dekat" dan tetap berkomitmen pada semua perjanjian yang ditandatangani, kata pejabat itu.
Pejabat itu merujuk pada rencana Israel yang telah ditangguhkan untuk menerapkan kedaulatan ke sebagian Tepi Barat.
Menurut pejabat itu, Palestina juga telah setuju untuk menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama mereka. Dalam enam bulan terakhir, Palestina telah menolak untuk menerima pendapatan pajak karena keputusan Israel untuk memotong jumlah tunjangan yang dibayarkan oleh PA kepada keluarga tahanan Palestina dan mereka yang terbunuh selama serangan teroris terhadap Israel.
Pada bulan Mei, Abbas mengumumkan bahwa PA "dibebaskan" dari semua perjanjian dan pemahaman keamanan dengan Israel. Pengumumannya datang sebagai tanggapan atas rencana "aneksasi" Israel dan sebagai protes atas kebijakan dan keputusan Presiden AS Donald Trump terhadap Palestina.
"Keputusan untuk memulihkan hubungan dengan Israel bertujuan membuka jalan untuk melanjutkan kontak antara Palestina dan pemerintahan baru Biden," kata pejabat PA lainnya kepada Post.
"Kami telah menerima banyak pesan positif dari tim Biden dalam beberapa hari terakhir. Kami berharap dapat membuka halaman baru dengan pemerintahan Biden setelah kerusakan yang disebabkan oleh pemerintahan Trump," kata pejabat itu.
Sebelumnya pada hari itu, Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah, Mayor-Jenderal Kamil Abu Rukun menulis surat kepada Syekh, di mana dia menyatakan sebagai berikut.
“Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa perjanjian bilateral Israel-Palestina terus membentuk kerangka hukum yang berlaku yang mengatur perilaku para pihak. Tentang keuangan dan masalah lainnya.
“Oleh karena itu, sesuai dengan perjanjian tersebut Israel terus memungut pajak untuk Otoritas Palestina. Sayangnya, Otoritas Palestina yang memutuskan untuk tidak menerima dana yang terkumpul dari Israel. "
Ikuti Whatsapp Channel Republika