IHRAM.CO.ID, YEREVAN -- Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengakui bertanggung jawab atas kekalahan dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh. Saat ini, ia meluncurkan beberapa tindakan untuk enam bulan ke depan demi memastikan stabilitas demokrasi bahkan ketika susunan pemerintahan Armenia berubah-ubah.
"Saya benar-benar akan menyelesaikannya," tulisnya di akun Facebook pribadinya yang juga mencantumkan 15 poin tindakan yang ingin dia targetkan dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/11).
Dia mengatakan ingin mencoba mengembalikan proses negosiasi formal atas Nagorno-Karabakh di bawah naungan kelompok OSCE Minsk dan memprioritaskan pemulangan orang ke wilayah yang masih dikuasai oleh etnis Armenia. Itu berarti membantu orang memulihkan rumah dan infrastruktur yang rusak, menawarkan bantuan keuangan kepada keluarga tentara yang tewas dalam konflik, dan merawat mereka yang terluka.
Pashinyan mengatakan, dia juga ingin menangani status hukum Nagorno-Karabakh, melakukan reformasi militer, mengubah undang-undang pemilu, dan akan fokus pada penanggulangan pandemi virus corona dan ekonomi. “Pada Juni 2021 saya akan menyajikan laporan tentang peta jalan ini. Opini dan reaksi publik akan diperhitungkan untuk memutuskan tindakan di masa depan," katanya.
Pashinyan telah menolak seruan dari pengunjuk rasa agar mengundurkan diri atas kegagalan di konflik enam minggu antara Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia di daerah kantong Nagorno-Karabakh dan sekitarnya. Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditengahi Rusia, peta wilayah yang sebelumnya dikuasai etnis Armenia diserahkan ke Azerbaijan.
Hal ini setelah Azerbaijan juga merebut kembali sebagian wilayah yang hilang dalam perang sejak 1990-an. Sebelumnya, menteri luar negeri Armenia telah mengundurkan diri awal pekan ini.
Banyak pihak telah menyerukan pemilihan parlemen lebih awal. Sementara itu, orang Azerbaijan sedang mengunjungi daerah yang mereka rebut kembali selama konflik, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk warga sipil di kedua sisi.
Etnis Armenia yang pergi di daerah-daerah itu telah membakar gedung-gedung. Mereka marah karena dipaksa pergi berdasarkan perjanjian gencatan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika