IHRAM.CO.ID, KUPANG - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa Kementerian Agama telah menyiapkan tiga alternatif penyelenggaraan ibadah haji pada 1442 H/2021 M mendatang di tengah pandemi Covid-19.
"Kita siapkan tiga alternatif untuk kuota haji tahun 2021 mendatang sambil menunggu keputusan dari pihak Saudi Arabia terkait kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2021 mendatang," katanya, Sabtu (28/11)
Tiga alternatif itu antara lain Kemenag menyiapkan kuota penuh apabila situasi Covid-19 di dunia sudah membaik. Yang kedua adalah pembatasan kuota jamaah haji dari 30 sampai 50 persen jika Covid-19 masih ada. Kemudian yang ketiga pemberangkatan jamaah haji ditunda lagi jika pemerintah Arab Saudi menutup akses layanan penyelenggaraan ibadah haji.
"Yang ketiga tidak ada pengiriman sama sekali, karena memang dibatalkan oleh mereka.Tetapi kita sama-sama berdoa agar tetap berlangsung dengan kuota penuh," ujarnya.
Ia mengatakan sampai saat ini belum dipastikan apakah ada keberangkatan haji lagi di tengah Covid-19 ini. Sebab sebelumnya Plt. Dirjen Bimas haji beberapa waktu lalu pulang dari Arab Saudi belum ada jawaban dari pihak Arab Saudi.
"Ketika ditanya bagaimana kira-kira kuota kami (Indonesia) bisa 100 persen atau tidak, mereka justru menjawab terlalu dini anda menanyakan hal itu," ujar dia.
Menag Fachrul memaklumi Arab Saudi sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan. Karena memang menurut informasi yang ia peroleh dari pihak Arab Saudi yang menentukan kuota itu adalah pihak dari negara-negara OKI.
Menag menambahkan bahwa memang saat penambahan kuota pada akhir Oktober lalu, itu juga karena adanya pembatalan dari beberapa negara, sehingga Indonesia mendapatkan tambahan 10 ribu dari semula kuotanya 221 ribu menjadi 231 ribu jamaah haji.
"Akhirnya kita tak bisa memantau jamaah haji kita sehingga banyak yang kena Covid-19 dan harus dikarantina di Arab Saudi," ujar dia.
Ia berharap agar pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir sehingga pengiriman jamaah haji bisa 100 persen atau kuota penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika