Senin 07 Dec 2020 22:58 WIB

DPRD Sulbar Komitmen Sejahterakan Nelayan Kecil

Pemerintah butuh melakukan program nyata yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

DPRD Sulbar Komitmen Sejahterakan Nelayan Kecil. Nelayan (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
DPRD Sulbar Komitmen Sejahterakan Nelayan Kecil. Nelayan (ilustrasi)

IHRAM.CO.ID,MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan mendorong peningkatan produksi mereka untuk kemajuan ekonomi daerah.

"DPRD Sulbar berkomitmen untuk meningkatkan produksi perikanan demi kemajuan ekonomi dengan mengalokasikan anggaran perikanan untuk nelayan kecil," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Senin (7/12).

Ia mengatakan, DPRD Sulbar mendukung Pemerintah Sulbar untuk membudidayakan perikanan yang disasarkan ke kelompok nelayan kecil dengan bantuan memadai.

"Masyarakat kecil khususnya nelayan mesti dilakukan pemberian bantuan memadai, karena sangat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan untuk lebih sejahtera," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah butuh melakukan program nyata yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil, mewujudkan program itu, maka setiap pembangunan perikanan yang difasilitasi oleh pemerintah mesti menyentuh nelayan kecil.

"Pemerintah ke depan juga butuh menyediakan akses pasar pelelangan ikan, 'coldstorage' dan sarana dasar lainnya, agar hasil tangkapan nelayan bisa diolah," ujarnya.

Ia menyampaikan, produksi tangkapan ikan segar atau ikan hidup perlu diperkuat dengan membangun akses nelayan mengirim hasil perikanannya semakin lancar sehingga infrastruktur juga harus dibangun.

"Pengembangan perikanan tangkap dalam skala besar menggunakan kapal yang ukurannya lebih besar pula, mesti diciptakan pula dengan sarana dan prasarana memadai," ujarnya.

DPRD Sulbar juga terus mengawal kebijakan Pemerintah tentang kadaulatan pangan khususnya penguatan Provinsi Sulbar sebagai basis ketahanan pangan nasional. "Kedaulatan pangan adalah tujuan negara yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang tujuannya menjamin hak atas pangan bagi rakyat serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal," katanya.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement