Kamis 10 Dec 2020 11:06 WIB

Jokowi: Soal Kebebasan Beribadah Diselesaikan Secara Damai

Jokowi minta masalah kebebasan beribadah diselesaikan secara damai dan bijak

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih menghadapi sejumlah masalah HAM yang harus diselesaikan, salah satunya yakni kebebasan dalam beribadah. Ia mendengar, masalah kebebasan beribadah ini masih terjadi di sejumlah tempat.

Karena itu, Jokowi meminta agar aparat pemerintah pusat dan daerah mampu menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak.

“Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,” ujar Jokowi  saat memberikan sambutan acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020 secara virtual, Kamis (10/12).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain bekerja keras menghambat penyebaran virus dan mencegah kematian, kata Jokowi, pemerintah juga memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga bagi UMKM.

“Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk memenuhi hak asasi masyarakat dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata, termasuk bahan bakar satu harga.

Begitu juga dengan pembangunan sumber daya manusia dengan menurunkan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan terluar. Jokowi juga menyebut, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas.

“Kita telah membentuk komisi nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement