IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Saudi telah menutup penerbangan komersial internasional selama sepekan ke depan sejak Senin (21/12) malam. Penutupan dilakukan lantaran diduga munculnya varian baru virus corona.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Firman M Nur mengatakan, menghormati putusan pemerintah Saudi. Apa yang dilakukan pemerintah Saudi kata dia, tentu saja untuk melindungi negaranya dari virus baru tersebut.
"Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) sebagai sebuah organisasi yang menaungi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh Saudi demi keselamatan jamaah," kata Firman dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12).
Firman menjelaskan, keputusan Saudi untuk menangguhkan penerbangan internasional tersebut telah melalui berbagai pertimbangan, terkait adanya kekhawatiran soal virus corona baru yang diduga lebih cepat penularannya. Selain jalur penerbangan, pemerintah Saudi juga memberlakukan aturan ini bagi kedatangan melalui jalur laut dan jalur darat.
“Tentunya langkah-langkah ini diambil setelah adanya informasi penyebaran virus corona varian baru yang dilaporkan sejumlah negara. Bahkan virus corona varian baru tersebut diyakini dapat menular lebih cepat,” katanya.
Sementara Konsul Jenderal KJRI Jeddah, Eko Hartono dalam keterangan resminya yang diterima AMPHURI menyampaikan bahwa, penangguhan penerbangan yang dilakukan Saudi ini bisa diperpanjang kembali jika terjadi kasus-kasus baru. Namun aturan ini tidak berlaku bagi penerbangan keluar Saudi yang sudah terjadwal sebelumnya.
Setidaknya kata Eko, ada sekitar 400 orang jamaah yang tengah berada di Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian sebanyak 282 orang, termasuk jamaah umrah di dalamnya kembali bertolak ke Indonesia dengan maskapai Garuda pada Senin (21/12).
“Kami akan tetap memantau dan memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia dalam hal ini yang tengah menunaikan ibadah umrah hingga bisa kembali ke Tanah Air,” ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika