Jumat 25 Dec 2020 21:30 WIB

Menag Klarifikasi Masalah Syiah dan Ahmadiyah

Menag harus berdialog dahulu dengan ormas Islam soal Syiah dan Ahmadiyah

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Subarkah
Rumah Ibadah Ahmadiyah ditempele Spanduk tanda penyegelan tertempel di pagar rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. (Ilustrasi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Rumah Ibadah Ahmadiyah ditempele Spanduk tanda penyegelan tertempel di pagar rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. (Ilustrasi)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa dipanggil Gus Yaqut telah menelpon Wakil Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi pada Jum'at (25/12) siang. Menag mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

"Tadi siang Menteri Agama telopon saya dan menjelaskan duduk perkaranya bahwa pernyataan yang disampaikan Menag itu //misleading//. Jadi berbaur antara penyataan Azyumardi Azra dengan pernyataan Menag," ujar Masduki saat dihubungi Republika, Jum'at (25/12).

Masduki menjelaskan bahwa dalam acara Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Selasa (15/12) kemarin, Menag hanya merespons permintaan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra terkait peran pemerintah memfasilitasi kaum minoritas.

"Jadi gini, Azyumardi Azra kan menyatakan bahwa masih banyak kalangan minoritas yang masih terpinggirkan, mengalami persekusi, dan negara belum hadir. Lalu, kemudian ditanggapi oleh Menag bahwa sebagai wakil negara akan menfasilitasi dialog agar orang yang mengalami persekusi itu tidak mengalaminya lagi, sehingga hak-haknya sebagai warga negara terlindungi," jelasnya.

Jadi, menurut dia, yang dimaksud mengafirmasi tersebut adalah menfasilitasi untuk melakukan dialog. Karena, kata dia, selama ini memang belum pernah dilakukan dialog dengan kelompok Syiah maupun Ahmadiyah.

"Sepanjang pernyataannya seperit itu, itu kan tidak ada masalah, malah bagus. Karena memang negara ini kan harus melindungi terhadap seluruh hak-hak negara, karena negara ini kan tidak membedakan mayoritas maupun minoritas, baik dalam pengertian suku maupun dalam pengertian agama," ucapnya.

Sebelum ditelpon Menag, Masduki memang sempat meminta kepada Menag untuk mengklarifikasi tentang pernyataannya yang dianggap akan mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Namun, menurut Masduki, permasalahan tersebut sudah selesai setelah Menag menelpon dirinya.

"Makanya Menag telpon saya tadi, sudah clear. Oleh karena itu saya kira jangan dikeruhkan lagi," kata Juru Bicara Wakil Presiden RI ini.

Terkait dengan gagasan Menag untuk menyelenggarakan dialog dengan Syiah dan Ahmadiyah, Masduki pun memberikan apresiasi. Menurut dia, dialog itu penting agar kedepannya tidak terjadi persekusi dan hak warga-warga minoritas terlindungi.

"Saya kira itu sangat bagus. Itu gagasan yang mulia dan itu memang ditunggu banyak pihak. Perkara yang terkait dengan pamahaman yang dianggap menyimpang, misalnya kayak Ahmadiyah atau Syiah, dalam konteks pemahaman Aswaja ya itulah wilayah dakwah," ujarnya.

Walaupun, tambah dia, Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia itu sendiri ada dua golongan, yaitu Ahmadiyah Lahore yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai mujaddid dan juga sebagai Imam Mahdi. Kedua, Ahmadiyah Qadian yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang wajib ditaati segala perintahnya dan sebagai Imam Mahdi. 

"Bagaiamana NU harus berdakwah kepada mereka, kepada kalangan Ahmadiyah. Walaupun di kalangan Ahamdiyah itu sendiri ada dua macam," tutupnya.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement