IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir 31 Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
“Memasuki 2020 dihadapi kondisi luar biasa akibat munculnya COVID-19. Kita tahu mengelola tidak selalu dalam situasi mulus,” katanya dalam webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1).
Realisasi Rp579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.
Kemudian juga UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.
Untuk realisasi bidang kesehatan Rp63,51 triliun terdiri dari insentif nakes pusat dan daerah Rp9,55 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp42,52 triliun, gugus tugas Rp3,22 triliun, santunan kematian nakes Rp0,06 triliun, bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun, serta insentif perpajakan Rp4,05 triliun.
Untuk realisasi perlindungan sosial Rp220,39 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp41,84 triliun, BLT Dana Desa Rp22,78 triliun, bantuan beras PKH Rp5,26 triliun, bantuan tunai sembako nonPKH Rp4,5 triliun, serta diskon listrik Rp11,45 triliun.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek Rp7,1 triliun, Pra Kerja Rp19,98 triliun, BSU tenaga pendidik honorer Rp2,94 triliun di Kemendikbud dan Rp1,13 triliun di Kemenag, BST nonJabodetabek Rp32,84 triliun, bantuan subsidi gaji Rp29,81 triliun, serta subsidi kuota internet PJJ Rp3,82 triliun di Kemendikbud dan Rp0,24 triliun di Kemenag.
Untuk realisasi sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun meliputi program padat karya Rp21,02 triliun, DID Pemulihan Rp5 triliun, insentif perumahan Rp0,56 triliun, serta DAK Fisik Rp7,29 triliun.
Kemudian juga stimulus pariwisata Rp2,82 triliun, bantuan pesantren Rp2,61 triliun, pinjaman daerah Rp18,76 triliun, food estate dan lingkungan Rp5,98 triliun, serta program PEN K/L lainnya Rp2,56 triliun.
Untuk realisasi insentif usaha Rp56,12 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,56 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp20,56 triliun, dan pengembalian pendahuluan PPN Rp5,05 triliun.
Kemudian penurunan tarif PPh Badan Rp12,68 triliun, BM DTP Rp0,07 triliun, serta pembebasan ketentuan minimum dan abonomen listrik Rp1,69 triliun.
Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan proyeksi alokasi anggaran untuk program PEN 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun.
Total anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan Rp25,4 triliun dengan SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk tahun ini dan perlindungan sosial Rp110,2 triliun. Kemudian sektoral K/L dan Pemda Rp184,2 triliun, UMKM dan pembiayaan korporasi Rp63,84 triliun, serta insentif usaha Rp20,26 triliun. “Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika