IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Kesehatan Masyarakat Prof Hasbullah Thabrany menyarankan adanya edukasi lebih masif kepada masyarakat agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali berjalan efektif.
"Jadi yang pertama itu edukasi. Kalau edukasi sudah, dia tidak disiplin juga, ya harus dipaksa disiplin," kata Hasbullah melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (8/1).
Ia mengatakan PPKM, seperti halnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diharapkan dapat mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 dengan membatasi kegiatan masyarakat.
"Buat saya mau istilahnya PSBB mau PPKM, mau lockdown. Apapun namanya, yang penting esensinya harus ada upaya lebih kuat untuk lebih efektif mengendalikan dan mencegah penularan," katanya.
Bahwa penyebaran virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, ditularkan melalui cairan yang keluar melalui hidung atau mulut penderita, maka upaya pengendaliannya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan.
Untuk itu, upaya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. "Jadi kalau itu bisa dipahami dengan bagus, maka seharusnya masyarakat bisa mengikuti. Oh iya, kalau di pasar enggak boleh dekat-dekat, dikurangi pada waktu tertentu berapa kapasitasnya," kata Hasbullah.
Oleh karena itu, pembatasan sosial yang dilakukan baik dengan PSBB maupun PPKM tujuannya adalah untuk membatasi potensi terjadinya kerumunan di tempat-tempat umum sehingga membatasi potensi penularan.
Namun sayangnya, Hasbullah menilai sosialisasi dan edukasi lebih masif kepada seluruh masyarakat tentang perlunya protokol kesehatan belum cukup, sehingga masih banyak orang yang tidak memahami perlunya PSBB maupun PPKM.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih banyak melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga PPPKM yang akan diberlakukan bisa berjalan efektif.
Kemudian, selain perlunya memberi sosialisasi dan edukasi, kebijakan PPKM juga perlu disertai penegakkan hukum atau sanksi yang tegas sehingga masyarakat bisa lebih patuh lagi mengikuti aturan yang ditetapkan.
"Jadi edukasi dulu memang, baru yang namanya law enforcement atau pemberian sanksi, baik kepada individual maupun instansi bisnis," kata Hasbullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika