IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pejabat China pada Senin (11/1) membantah bahwa negara itu telah memberlakukan tindakan kontrasepsi paksa terhadap wanita Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Penyataan itu muncul menyusul protes atas unggahan Kedutaan Besar China di Washington di Twitter, yang mengklaim bahwa kebijakan pemerintah telah membebaskan wanita dari kelompok etnis Uighur dari 'mesin pembuat bayi'.
Wakil juru bicara pemerintah daerah Xinjiang, Xu Guixiang, mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa keputusan menggunakan alat kontrasepsi itu dibuat atas keinginan sendiri orang tersebut dan tidak ada organisasi atau individu yang dapat ikut campur.
"Tingkat pertumbuhan populasi Uighur tidak hanya lebih tinggi dari seluruh populasi Xinjiang, tetapi juga lebih tinggi dari populasi minoritas, dan lebih tinggi secara signifikan daripada populasi Han (mayoritas China)," kata Xu, dilansir di Daily Mail, Selasa (12/1).
"Mengenai apa yang disebut memaksa perempuan etnis minoritas di Xinjiang untuk memakai IUD, atau menjalani ligasi tuba atau aborsi, itu bahkan lebih ganas," lanjutnya.
Sebelumnya, investigasi Associated Press pada Juni 2020 menemukan bahwa pemerintah China memaksakan tindakan kontrasepsi atau KB (pengendalian kelahiran) yang kejam pada warga Uighur, Kazakh dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Tindakan paksa itu termasuk penggunaan alat kelengkapan IUD, kontrasepsi, dan bahkan aborsi serta sterilisasi.
Tindakan tersebut didukung oleh ancaman penahanan, di mana orang tua dengan tiga anak atau lebih dimasukkan ke dalam kamp dan penjara jika mereka tidak dapat membayar denda besar.
Akibatnya, angka kelahiran di wilayah minoritas Xinjiang anjlok lebih dari 60 persen hanya dalam tiga tahun. Hal itu terjadi seiring Beijing yang melonggarkan pembatasan kelahiran pada populasi Han menjelang krisis demografis yang membayangi.
Sementara itu, Twitter menghapus unggahan Kedutaan Besar China di Washington tersebut, yang diunggah pada 7 Januari lalu, menyusul protes oleh kelompok-kelompok yang menuduh Beijing berupaya memberantas budaya Uighur. Para pengguna menyebut unggahan tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh Twitter, yang diblokir di China bersama dengan Facebook dan platform media sosial Amerika lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika