Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menyatakan PP Muhammadiyah
mendukung empat rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.
"Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat,'' katanya.
PP Muhamadiyah menilai tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas dalam pengungkapannya termasuk pengungkapan aktor intelektual di balik penembakan tersebut. Oleh karenanya, PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memberikan perintah secara tegas kepada pihak yang berwenang untuk mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut.
"Kami mendukung Presiden Jokowi menuntaskan janji-janjinya untuk menuntaskan sejumlah pelanggaran HAM yang selalu berakhir tidak tuntas seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Siyono, dan pembunuhan terhadap sejumlah aktivis lingkungan hidup dan korban kriminalisasi warga oleh perusahaan Tambang, " ujarnya.
PP Muhammadiyah juga mengajak elemen masyarakat sipil untuk terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar jangan menjadikan abai sebagai suatu kebiasaan. Sebab, bila terjadi pendiaman berbgai kasus yang seharusnya dapat diupayakan keadilan hukumnya tidak tuntas, itu akan menambah daftar ketidakseriusan Pemerintah dalam penegakan HAM yang telah terjadi selama ini.
"Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya empat orang laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi hutang masa lampau yang baru di bawah Pemerintahan sekarang, " tegasnya.
Lebih lanjut Trisno mengatakan, sikap kritik dan kritis dari LHKP dan MHH PP Muhammadiyah ini merupakan refleksi bahwa negara masih sehat dan waras karena masih memiliki kapital sosial berupa elemen masarakat sipil yang waras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
