IHRAM.CO.ID,YOGYAKARTA -- PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyebut tidak ada penurunan jumlah penumpang kereta api selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berlangsung satu pekan sejak 11 Januari.
“Jumlah penumpang masih tetap normal seperti biasa jika dibandingkan dengan kondisi di luar liburan,” kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta Supriyanto di Yogyakarta, Selasa (19/1).
Menurut Supriyanto, rerata okupansi kereta yang melintas maupun diberangkatkan dari Daop 6 Yogyakarta pada Senin-Kamis mencapai 50-60 persen dari kapasitas, sedangkan pada Jumat- Minggu meningkat menjadi 80-90 persen dari kapasitas.
Bahkan okupansi untuk kereta Joglosemarkerto bisa mencapai 90-100 persen dari kapasitas yang diizinkan.
Supriyanto memastikan, pelaksanaan protokol kesehatan untuk tiap perjalanan kereta api tetap menjadi komitmen yang harus dilaksanakan secara ketat, khususnya perberlakukan syarat rapid test antigen untuk penumpang kereta jarak jauh.
Layanan rapid test antigen di Daop 6 Yogyakarta juga tetap dibuka, bahkan kini bisa diakses di lima stasiun yaitu Stasiun Tugu, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, dan Solo Balapan.
“Jumlah penumpang yang mengakses layanan rapid test antigen pun masih cukup banyak. Totalnya bisa ratusan per hari,” katanya.
Rereta penumpang yang mengakses layanan rapid test antigen di Stasiun Tugu Yogyakarta 400 orang, Stasiun Lempuyangan 250 orang, Stasiun Klaten 20 orang, Stasiun Purwosari 35 orang, dan Stasiun Solo Balapan 160 orang.
PT KAI memperpanjang pemberlakukan syarat rapid test antigen atau PCR untuk perjalanan kereta jarak jauh hingga 25 Januari selain syarat lainnya yaitu penumpang dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek, diare atau demam. Suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat celcius.
Selama dalam perjalanan, penumpang juga tidak diperkenankan saling berbicara termasuk menelepon. Jika dalam perjalanan terdapat penumpang yang menunjukkan gejala COVID-19, maka akan diturunkan di stasiun terdekat untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika