IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap agar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam menyusun program prioritas ke depan menyesuaikan berbagai rencana kerja berbagai pihak, khususnya pemerintah. Wapres menekankan, utamanya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dinilai menjadi salah satu pilar uuntuk memulihkan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
"Sebelum menetapkan program prioritas, penting bagi DSN MUI untuk melihat berbagai rencana kerjanya dan roadmap dari berbagai pihak, khususnya pemerintah," kata Ma’ruf saat hadir di Rapat Pleno ke-52 DSN MUI melalui konferensi video, Selasa (26/1).
Wapres mengungkapkan, langkah penting yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi adalah memperbesar sektor riil dan usaha kecil menengah dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak, khususnya lapisan masyarakat terbawah yang terdampak paling besar. Ia menyebut, berbagai program dilakukan agar mendorong perkembangan ekonomi syariah.
Salah satunya, melalui program KNEKS yakni pengembangan industri produk halal dengan menekankan pada penguatan ekosistem seperti pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), layanan sertifikasi halal satu atap (one stop services), dukungan ketersediaan bahan baku dan fasilitas ekspor, penguatan dukungan pemasaran ke pasar global sebagai bagian dari rantai nilai produk halal global (global halal value chain).
Selain itu, di sektor keuangan syariah, pemerintah juga telah melakukan merger bank-bank syariah yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai upaya dalam pengembangan industri keuangan syariah. Melalui merger ini, BSI akan yang diperkirakan total asetnya mencapai Rp 214 triliun diharap akan mengangkat kemampuan dan daya saing Bank Syariah Indonesia di dalam memberikan layanan, baik pada tataran domestik maupun global, untuk pengusaha kecil maupun besar.
Karena itu, Wapres menegakan, program-program pemerintah tersebut membutuhkan fatwa dari DSN-MUI.
:DSN-MUI diharapkan dapat bersinergi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, KNEKS, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), ataupun asosiasi Lembaga keuangan dan bisnis syariah," katanya.
Ia pun berharap rapat pleno ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam mendukung perekonomian nasional.
“Rapat pleno perdana DSN-MUI ini saya harapkan dapat membahas dan menghasilkan keputusan-keputusan terutama mengenai fokus kinerja DSN-MUI ke depan, baik terkait dengan fatwa, kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta berbagai langkah dan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan DSN-MUI,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa DSN MUI akan berkontribusi sesuai dengan visi MUI yaitu memanfaatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.
"DSN akan senantiasa berperan secara proaktif dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sesuai dengan visi MUI, memanfaatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, DSN MUI harus bekerja sama dengan banyak pihak. Sudah ada kerja sama dengan BI, OJK, Kementerian Keuangan, artinya kerja sama ini sudah disamakan," ucap Miftahul.
Sebagai informasi, rapat pleno perdana DSN-MUI memiliki nilai strategis karena membahas dan menetapkan Garis Besar Program DSN-MUI selama lima tahun dan program prioritas DSN-MUI satu tahun ke depan.
Selain Miftahul Akhyar, hadir dalam acara tersebut Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) MUI K. H. Hasanuddin, Sekjen MUI, Anggota Dewan Pengarah, serta pimpinan dan anggota DSN MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika