Pemkab Kulon Progo Prioritaskan Pemulihan Ekonomi pada 2022

Senin , 01 Feb 2021, 20:58 WIB Redaktur : Muhammad Fakhruddin
Sejumlah warga berada di sekitar gerbang Kapal Samudra Raksa Klangon, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin (4/1/2021). Gerbang Kapal Samudra Raksa dibangun oleh kementerian PUPR sebagai gapura pintu masuk kawasan destinasi prioritas program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Sejumlah warga berada di sekitar gerbang Kapal Samudra Raksa Klangon, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin (4/1/2021). Gerbang Kapal Samudra Raksa dibangun oleh kementerian PUPR sebagai gapura pintu masuk kawasan destinasi prioritas program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

IHRAM.CO.ID,KULON PROGRO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprioritaskan program pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022.

 

Terkait

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono mengatakan program tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan Proyek Strategis Nasional.

Proyek nasional tersebut, yakni beroperasinya secara penuh Bandara Internasional Yogyakarta, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, rencana pengembangan kawasan Menoreh, pembangunan jalur kereta api bandara, pembangunan JJLS, rencana pembangunan jalan tol, merupakan beberapa proyek strategis nasional yang berlokasi di Kulon Progo.

"Proyek Strategis Nasional tersebut diharapkan mampu mendongkrak pemulihan ekonomi di Kulon Progo," kata Triyono dalam Konsultasi Publik dengan membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2022 di Kulon Porog, Senin (1/2).

Ia mengatakan pada 2022, pemkab juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, dan optimalisasi tata kelola pelayanan publik.

"Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan, perlunya peningkatan investasi, perlu adanya regulasi dan infrastruktur pendukung tata ruang wilayah, perlunya peningkatan SDM yang berkualitas dan berbudaya, dan perlunya penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi," katanya.

Sekretaris Daerah (Sedak) Kulon Progo Astungkoro mengatakan RKPD ini nantinya dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga dampaknya tentu masih akan dirasakan pada pelaksanaan pembangunan 2021, dan harus bisa diantisipasi pada perencanaan pembangunan 2022.

"Dengan kegiatan ini diharapkan ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja di perangkat daerah," katanya.

Astungkara mengakui tujuan dan sasaran 2020 ada beberapa indikator yang tidak tercapai sempurna. Target Indek Pembangunan Manusia (IPM), angka kematian bayi dan angka melek huruf belum tercapai sesuai target. Sementara terkait realisasi target pendapatan daerah 2020 mencapai 101,92 persen dari yang ditargetkan, dengan nilai realisasi Rp1,67 triliun dari target sebelumnya Rp1,64 triliun.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan daerah tersebut, serta mendorong pencapaian indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD tahun 2017-2022.

"Hal ini, Pemkab Kulon Progo mengambil tema RKPD 2022 yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya dengan mengoptimalkan peluang dampak positif proyek strategis nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk pertumbuhan Kulon Progo," katanya.

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 merupakan tahun yang sangat strategis, karena disinilah akan dilaksanakan evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja tujuan dan sasaran daerah yang telah kita tetapkan.

"Oleh sebab itu, pada kesempatan pertama saya mengajak kita semua untuk menjadikan hasil evaluasi atas capaian pembangunan yang telah kita laksanakan menjadi pertimbangan mendasar dalam proses perencanaan ini untuk kemudian kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mengingat kemampuan keuangan yang terbatas," katanya.

Ia mengatakan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pendapatan daerah mengalami penurunan. Pada 2019, pendapatan Kulon Progo sebesar Rp1,67 triliun. Jumlah tersebut menurun di 2020 menjadi Rp1,64 triliun. Kemudian pada APBD 2021, diprediksikan pendapatan daerah sebesar lebih kurang Rp1,56 triliun.

"Melihat kondisi yang ada, kami memproyeksikan besaran tersebut tidak jauh berbeda dengan kemampuan keuangan kita pada 2022," kata bupati.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini