IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah belum mendapatkan kepastian terkait penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tahun ini, mengingat tahun lalu terjadi penundaan keberangkatan jemaah haji akibat pandemi covid 19.
"Kemenlu, Kemenag dan Kemenkes harus dapat melakukan komunikasi dan kordinasi secara intens untuk dapat memastikan keberangakatan haji baik secara jumlah kuota dan persyaratan yang harus dipenuhi di situasi pandemi covid 19 saat ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3).
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) dapat melakukan kordinasi dan komunikasi terhadap jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2021. Hal itu guna mempermudah dalam melakukan pendataan dalam melakukan vaksinasi, meskipun direncanakan akan mengikuti skema vaksinasi nasional.
"Saya meminta Kemenkes dan Kemenag untuk dapat memiliki skema khusus, sehingga lebih mudah dalam memantau dan menjamin seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sudah tervaksinasi secara keseluruhan, meskipun Kemenkes menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk 173.160 calon jamaah haji Indonesia akan selesai pada Mei 2021," ujarnya.
Pemerintah mengaku belum mendapat kepastian dari kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 1442/2021 M. Menyikapi itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah akan tetap terus melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji.
"Kami terus melakukan upaya diplomasi dengan berbagai otoritas di Arab Saudi antara lain dengan duta besar kerajaan Arab Saudi untuk Indoensia, menteri urusan haji dan umroh Arab Saudi serta lembaga-lembaga terkait lainnya baik pertemuan tatap muka langsung, melalui video conference, melalui telepon maupun melalui surat," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Memteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika