IHRAM.CO.ID, ABU DHABI -- Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) marah karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeksploitasi kesepakatan normalisasi UEA dengan Israel sebagai bagian dari kampanye pemilihannya.
Putra mahkota UEA mengaku tidak senang karena Netanyahu dalam kampanyenya secara terbuka mengklaim bahwa MBZ telah meyakinkan Israel untuk melakukan investasi langsung senilai 10 miliar dolar AS. Menurut saluran televisi Israel, Kan, UEA tidak ingin menjadi bagian dari kampanye Netanyahu dalam pemilihan umum.
Oleh karena itu, UEA telah menangguhkan pertemuan puncak dengan Israel dan sejumlah negara Arab hingga pemilihan umum (pemilu) Israel selesai.
"UEA tidak akan menjadi bagian dari pemilihan internal di Israel, sekarang atau selamanya," ujar mantan Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, dilansir Aljazirah, Jumat (19/3).
Gargash mengatakan, dari perspektif UEA, tujuan dari Abrahamic Accords adalah untuk memberikan landasan strategis yang kuat guna mendorong perdamaian dan kemakmuran dengan Israel dan di wilayah yang lebih luas. Gargash menegaskan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan UEA dengan Israel bukan untuk ikut campur dalam pemilihan umum.
Sejak pengumuman normalisasi hubungan kedua negara pada Agustus tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali menunda rencana kunjungan ke UEA. Penundaan terbaru terjadi pekan lalu ketika Yordania menolak untuk mengizinkan penerbangan Netanyahu melintasi wilayah udaranya.
Pada Rabu (17/3) Netanyahu mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa dia akan melakukan perjalanan ke negara Teluk setelah pemilu Israel berakhir. Pemilu Israel akan digelar pada 23 Maret mendatang.
Pemilu dilakukan karena kegagalan parlemen mengesahkan anggaran 2021 sebelum tenggat waktu berakhir. Partai Likud yang berkuasa yang dipimpin oleh Netanyahu dan mitra koalisinya, Partai Biru dan Putih yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, tidak dapat menyetujui anggaran negara.
Karena anggaran tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara hari ini, parlemen secara hukum dibubarkan dan proses wajib pemilihan awal kini telah dimulai. Saat ini dipastikan Israel akan menuju pemilihan parlemen keempatnya dalam waktu kurang dari dua tahun.
Netanyahu dan Gantz memutuskan untuk membentuk pemerintahan koalisi pada Mei 2020 setelah tiga kali kemenangan yang tidak meyakinkan sejak April 2019.
Pemerintahan persatuan ini tidak setuju dengan penerapan anggaran tahunan. Sementara Netanyahu hanya ingin meloloskan anggaran tahun 2020, dan Gantz ingin memasukkan anggaran 2021 dalam pemungutan suara.
Karena ketidaksepakatan antara kedua pemimpin, sesi pembahasan pada Agustus tidak membuahkan hasil dan pemungutan suara untuk anggaran 2020 ditunda hingga Desember. Secara hukum, jika anggaran untuk tahun 2020 tidak disahkan oleh parlemen pada tanggal 23 Desember, pemilihan lebih awal wajib dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika