IHRAM.CO.ID, ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menarik diri dari kesepakatan internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan. Keputusan Turki ini memicu protes dan kritik dari berbagai pihak yang menilai kesepakaan penting itu bertujuan mengatasi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.
Tidak ada alasan yang dijabarkan dalam penarikan Turki pada Lembaran Berita Resmi, Sabtu (20/3) waktu setempat. Namun, pejabat tinggi pemerintah Turki mengatakan, hukum domestik daripada perbaikan dari luar akan melindungi hak-hak perempuan.
Perjanjian yang dibuat di kota terbesar Turki itu memang telah memecah Partai AK (AKP) yang berkuasa pada Erdogan dan bahkan keluarganya. Tahun lalu, para pejabat mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menarik diri di tengah perselisihan tentang bagaimana mengekang kekerasan yang meningkat terhadap perempuan.
"Setiap hari kami terbangun dengan berita tentang feminisida," ujar seorang siswa di Istanbul, Hatice Yolcu. Ratusan wanita yang membawa bendera ungu berbaris memprotes penarikan tersebut.
"Kematian tidak pernah berakhir. Wanita mati. Tidak ada yang terjadi pada laki-laki," katanya.
Kesepakatan Dewan Eropa, yang disebut Konvensi Istanbul berisi soal perjanjian untuk mencegah, menuntut dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan. Turki menandatanganinya pada 2011 sebbab feminisida telah melonjak di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.
Sekretaris jenderal Dewan Eropa yang beranggotakan 47 negara, Marija Pejcinovic Buric mengatakan, keputusan Turki itu benar-benar menghancurkan. "Langkah ini merupakan kemunduran besar dan lebih menyedihkan karena membahayakan perlindungan perempuan di Turki, di seluruh Eropa dan sekitarnya," katanya.
Kritikus mengatakan, penarikan itu akan membuat Turki semakin keluar dari langkah dengan Uni Eropa, yang tetap menjadi kandidat untuk bergabung. Mereka berpendapat bahwa konvensi, dan undang-undang terkait, perlu diterapkan lebih ketat.
Jerman mengatakan keputusan Turki mengirim singal yang salah. "Baik budaya, agama, atau tradisi nasional lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kekerasan terhadap perempuan," kata kementerian luar negeri.
Menteri Kebijakan Keluarga, Perburuhan dan Sosial Zehra Zumrut mengatakan konstitusi dan undang-undang saat ini menjamin hak-hak perempuan. Turki tidak menyimpan statistik resmi tentang feminisida.
Tetapi menurut sebuah kelompok yang memantau femisida, angka itu secara kasar meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sejauh tahun ini 78 wanita telah dibunuh atau meninggal dalam keadaan yang mencurigakan.
Data Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan 38 persen wanita di Turki menjadi sasaran kekerasan dari pasangannya seumur hidup, dibandingkan dengan 25 persen di Eropa. "Malu pada kefanatikan, patriarki, ketidakberesan yang melindungi para pengganggu dan pembunuh, bukan wanita," kata penulis Turki Elif Safak di Twitter tentang penarikan tersebut.
Kendati demikian, pada bulan ini Erdogan sempat mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan mengatakan akan bekerja untuk memberantasnya. Ankara telah menandai pria yang melakukan kekerasan dan meluncurkan aplikasi ponsel cerdas bagi wanita untuk memberi tahu polisi.
Keputusan penarikan Erdogan ini datang setelah dia meluncurkan reformasi peradilan yang menurutnya akan meningkatkan hak dan kebebasan, dan membantu memenuhi standar UE. Pembicaraan tentang keanggotaan Turki di blok tersebut telah dihentikan selama bertahun-tahun karena perbedaan kebijakan dan catatan hak asasi manusia Ankara.
sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika