IHRAM.CO.ID, -- Sejarah sering berulang di Afghanistan sejak Perang Inggris-Afghanistan Pertama (1839-1842), yang  --mungkin merupakan bencana bagi kekaisaran terbesar di Barat.

Keputusan terbaru Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan dari negara yang dilanda perang itu memiliki kesamaan dengan peristiwa sebelumnya, kembalinya Dost Mohammad sebagai raja pada tahun 1842, Kesepakatan Jenewa 1988, negosiasi dengan Taliban pada 1998, dan terakhir perjanjian Doha di 2020.

Langkah pengumuman penarikan diri oleh Presiden AS Joe Biden tanpa membangun struktur pemerintahan yang kredibel di Kabul sangat mirip dengan Kesepakatan Jenewa, yang membuka jalan bagi penarikan pasukan Soviet untuk mengakhiri pendudukan selama sembilan tahun. Tapi langkah itu segera membuat Afghanistan menjadi kacau karena tidak adanya pemerintahan sementara di sana.

Mengingat peristiwa tersebut, para diplomat Pakistan yang terlibat dalam negosiasi sebelum Kesepakatan Jenewa menyatakan bahwa Uni Soviet terburu-buru untuk pergi tanpa membentuk pemerintahan yang dapat menyatukan negara.

"AS juga mendukung Soviet karena tertarik untuk menarik pasukan daripada membangun pemerintahan yang stabil di Kabul," ungkap jurnalis dan penulis veteran Pakistan, Shaikh Aziz, yang meliput penandatanganan perjanjian tersebut.

Khawatir bahwa Presiden Pakistan Jenderal Muhammad Ziaulhaq dapat menjadikan Afghanistan sebagai basis bagi para Islamis, yang kemudian dapat memperluas ke Asia Tengah, AS menentang langkah untuk menggulingkan pemerintah komunis Mohammad Najeebullah sebelum mengizinkan Soviet mundur untuk memaksa Islamabad menandatangani pakta tanpa syarat, AS bahkan memberlakukan larangan 120 hari pengiriman bantuan ke Pakistan.

Sementara Pakistan masih menunjukkan keraguan untuk melanjutkan perundingan, kota Islamabad dan Rawalpindi mengalami tragedi mengerikan pada 10 April 1988. Tempat pembuangan amunisi di jantung kota Rawalpindi yang ditujukan untuk Mujahidin Afghanistan meledak. Rudal dan bom menghujani kota kembar, menewaskan 100 orang dan menyebabkan lebih banyak lagi luka-luka.

Empat hari kemudian perwakilan Pakistan, Afghanistan, AS, dan Uni Soviet menandatangani pakta tersebut di Jenewa.

Ziaulhaq ragu-ragu dan rangkaian peristiwa kekerasan

Meski Jenderal Ziaulhaq menyambut baik perjanjian tersebut, dia menunjukkan kekesalannya, dengan mengatakan bahwa pemerintah Najeebullah seharusnya sudah pergi, karena dia akan kembali lagi.

Sebelumnya pada Januari 1988, Ziaulhaq mengatakan kepada Lally Weymouth, editor senior The Washington Post, bahwa Pakistan menginginkan pemerintahan koalisi baru sebelum menandatangani Perjanjian Jenewa.

"Kami tidak dapat menandatangani dengan Najeebullah. Bagaimana pemerintah Pakistan dapat menandatangani perjanjian Jenewa dengan orang yang ditunjuk oleh Uni Soviet yang bertanggung jawab atas pembunuhan begitu banyak orang?" tanya dia.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Zia bahkan mengindikasikan akan mendukung partisipasi anggota rezim Afghanistan pro-Soviet dalam pemerintahan penerus tanpa Najeebullah. Dia juga menyerukan pasukan penjaga perdamaian internasional untuk menggantikan Soviet sampai negara itu stabil dan memantau penarikan pasukan.

Menurut dokumen yang tidak diklasifikasikan dari Departemen Luar Negeri AS, Zia telah menawarkan pemerintahan sementara yang akan mencakup Mujahidin, orang buangan Afghanistan, dan mungkin beberapa elemen dari Partai Rakyat Demokratik Afghanistan yang berkuasa tanpa Najeebullah sendiri. Zia ingin pemerintah sementara ini menandatangani perjanjian Jenewa dengan Pakistan.

"Mujahidin telah memenangkan perang. Uni Soviet telah kalah. Ini hanya masalah untuk tidak menggosoknya terlalu keras," kata Zia kepada The New York Times.

Sementara para pemimpin Mujahidin - seperti Yunis Khalis dan Gulbuddin Hekmatyar - menolak koalisi yang diusulkan oleh Zia, para pejabat Pakistan mengklaim bahwa dalam percakapan pribadi.

Perjanjian Jenewa sendiri memicu serangkaian peristiwa di Pakistan, dimulai dengan penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Khan Junejo pada Mei 1988 dan kemudian kematian Ziaulhaq dalam kecelakaan pesawat pada Agustus 1988 bersama dengan komandan militer dan Duta Besar AS Arnold Lewis Raphel.

Perang saudara untuk merebut Kabul

Segera setelah pasukan Soviet menyelesaikan penarikan pada 15 Februari 1989, perang saudara antara pemerintah Kabul yang dipimpin oleh kelompok komunis dan Mujahidin melanda negara itu hingga tahun 1992. Darah terus mengalir bahkan di antara faksi-faksi Mujahidin, bahkan setelah mereka mengambil alih Kabul dengan menggulingkan rezim komunis.

Sebuah kesepakatan yang ditandatangani antara berbagai faksi di kota suci Mekkah di dalam Masjidil Haram di bulan suci Ramadhan pada Maret 1993 bahkan tidak dapat menghentikan pertumpahan darah. Agar lebih sakral, naskah perjanjian sempat digantung di dinding Ka'bah. Burhanuddin Rabbani seharusnya mempertahankan jabatannya sebagai presiden selama 18 bulan dan saingannya Gulbuddin Hekmatyar diangkat sebagai perdana menteri.

″Perjanjian ini telah ditandatangani di kota-kota Muslim paling suci, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Jika ada yang melakukannya, dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan,” kata Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, yang mendukung perjanjian atas nama negaranya.

Namun menurut laporan Afghanistan, roket terus menyasar kota Kabul, menewaskan 25.000 orang dalam enam bulan pertama tahun 1994. Pertikaian ini pada akhirnya menyebabkan munculnya gerakan Taliban pada bulan Agustus 1994, yang kemudian digulingkan oleh kampanye militer pimpinan AS pada 2001.

Perjanjian Doha dan Bill Richardson

Ironisnya, setelah 19 tahun kemudian AS menandatangani perjanjian damai dengan Taliban di ibu kota Qatar, Doha pada 29 Februari 2020, sejarah kembali terulang.

Jauh pada 17 April 1998, utusan AS untuk PBB Bill Richardson telah merundingkan perjanjian serupa dengan Taliban. Menurut buku Roy Gutman, “How We Missed the Story: Osama bin Laden, the Taliban and the Hijacking of Afghanistan”, Taliban telah menyetujui gencatan senjata dan bergabung dalam pembicaraan dengan Northern Alliance.

Berdasarkan perjanjian, yang dicapai di hadapan Richardson dan duta besar Pakistan Aziz Ahmed Khan, Taliban juga setuju untuk mengizinkan pendidikan tinggi bagi wanita dan mengizinkan petugas kesehatan dan dokter untuk merawat wanita. Mereka juga berjanji melarang semua penanaman opium di Afghanistan.

Perjanjian tersebut dihidupkan kembali di Doha pada 2020, tetapi tidak sebelum pembunuhan diperkirakan 157.000 orang di sana, termasuk 43.000 warga sipil. Konflik tersebut menumbangkan lebih dari 2.300 personel militer AS, sementara lebih dari 20.000 terluka dalam serangan. Pentagon mengatakan telah menghabiskan hampir USD825 miliar untuk operasi di negara itu.

Peristiwa yang terjadi di Afghanistan memiliki bakat berulang sejak perang Inggris-Afghanistan. Ketika Inggris melancarkan kampanye militer untuk mengambil alih Kabul pada 1839, perang itu bertujuan untuk menyingkirkan Dost Mohammad yang bermusuhan dan mengurapi sekutu mereka Shah Shuja sebagai raja.

Tapi Afghanistan membalas dan membunuh sebagian besar tentara Inggris. Menurut sejarawan dan penulis Skotlandia William Dalrymple, mundur Inggris dari Kabul adalah bencana militer terburuk yang pernah diderita Inggris.

Serangan pembalasan itu benar-benar melenyapkan kota Kabul dan segala sesuatu yang mereka temui.

“Mereka memperkosa wanita. Mereka membunuh anak-anak. Itu adalah contoh mengerikan dari kejahatan yang membiakkan kejahatan, dan tidak mengherankan beberapa perwira Inggris," tulis Dalrymple dalam bukunya, Return of a King: The Battle for Afghanistan.

Setelah semua peristiwa perampasan itu, Inggris terpaksa kembali ke Dost Mohammad memintanya untuk mengambil alih kendali Kabul pada 1842 karena Shah Shuja telah dibunuh. Setelah negosiasi yang panjang, dia kembali sebagai raja, setelah invasi Inggris yang telah menyebabkan 20.000 tentaranya dan puluhan ribu warga sipil tewas dalam tiga tahun.

Sejalan dengan pendudukan Inggris

Persamaan antara bencana pendudukan Inggris di Afghanistan, mundurnya pasukan Soviet, dan pendudukan pasca 11 September oleh AS dan sekarang masa penarikannya, begitu kuat sehingga mereka mulai terdengar seperti paduan suara tragedi Yunani.

Menariknya, sekutu Inggris Shah Shuja dan sekutu AS Hamid Karzai, yang ditunjuk sebagai presiden Afghanistan segera setelah kampanye militer AS pada 2001 dari suku Pashtun yang sama.

Persamaan ironis tidak berakhir di sini karena Dost Mohammad dan Mullah Mohammad Omar, pendiri gerakan Taliban juga berasal dari suku Ghilzai yang sama. Suku tersebut saat ini merupakan bagian terbesar dari pasukan Taliban.

Pertanyaan yang lebih besar yang membayang sekarang adalah siapa yang akan mengambil alih kendali Kabul setelah penarikan AS? Akankah negara jatuh ke dalam kekacauan atau raja akan kembali lagi setelah pelajaran sulit yang didapat? Pertanyaan itu menunggu jawaban di negara yang penuh ketidakpastian, yang telah menjadi jantung yang sakit di Asia.

Seabad yang lalu, penyair dan filsuf terkenal Sir Muhammad Iqbal dalam puisi Persia yang terkenal menulis:

Asia adalah badan air dan tanah liat,

Di mana bangsa Afghanistan menjadi jantungnya.

Seluruh Asia korup,

Jika hati rusak,

Kemerosotannya adalah kemunduran Asia;

Kebangkitannya adalah kebangkitan Asia,

Tubuh bebas hanya selama hati bebas,

Hati mati dengan kebencian tapi hidup dengan iman.

Oleh karena itu, hanya tindakan berani, nyata, dan hati-hati yang dibentuk dengan memberdayakan warga negara di seluruh afiliasi suku dan mengambil tanggung jawab, keamanan negara, dan kepentingan tulus tetangganya yang dapat membawa hati ini kembali ke keadaan yang sehat.

Afghanistan yang stabil dan aman juga merupakan pendahulu kebangkitan Asia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika