IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlunya literasi kepada masyarakat terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk di dalamnya produk halal. Wapres mengatakan, pengembangan produk halal saat ini bukan hanya perintah dalam agama saja, melainkan untuk membawa kebaikan dari berbagai sektor.
"Literasi tentang pentingnya pendekatan untuk mengkonsumsi yang halal di dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah itu tidak hanya halal sebagai perintah agama, sebagai doktrin, tapi juga kita ingin lebih rasional pendekatannya," kata Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/5).
Wapres mencontohkan kebutuhan produk halal tidak hanya kebutuhan untuk muslim semata, tetapi juga disukai oleh nonmuslim. Wapres mengaku pernah mendapatkan laporan bahwa produk halal disukai oleh seorang nonmuslim.
“Makanan halal itu good food (makanan baik), dan itu ternyata orang-orang nonmuslim saja mereka itu lebih suka makanan halal. Seperti di Australia itu mereka lebih (suka mengonsumsi) daging [halal]. Karena dia lebih bersih,” kata Ma'ruf.
Karena itu, ia menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya produk halal terus digencarkan. Apalagi dengan tingkat halal awareness atau kesadaran akan pentingnya produk halal jumlahnya tinggi di Indonesia.
“Halal lifestyle (gaya hidup), kita ingin dorong supaya bisa berkembang lebih besar lagi, lebih pesat lagi, tidak pada fokus-fokus tertentu, tetapi semua yang memungkinkan. Oleh karena itu, kawasan industri (halal) ini kita dorong supaya berkembang,” kata Ma'ruf.
Ia meyakini dengan kehadiran kawasan industri halal Indonesia, produk halal dapat berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Untuk itu, ia menegaskan bahwa produksi produk halal Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pasar global.
“Industri halal ini kita ingin menjadi Indonesia itu bukan saja memenuhi kebutuhan dalam negeri, domestik. Tapi juga kita ingin menjadi produsen halal dunia yang bisa menjadi eksportir halal terbesar,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika