IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat terkait ekonomi syariah menjadi tantangan pengembangan wisata halal di Indonesia. Wapres mengatakan, rendahnya literasi membuat pemahaman terhadap wisata halal disalahkan artikan yakni wisata yang diubah menjadi syariah.
Akibatnya, beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini. Padahal kata Wapres, pengembangan wisata halal memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan.
"Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan," kata Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/5).
Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. Seperti layanan halal, restoran halal, tempat shalat dan sebagainya.
Wapres menambahkan, dengan demikian, konsep wisata ini akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Sehingga penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal, bukan mensyariahkan wisatanya.
"Nah, ini yang memang (ingin) kita kembangkan di daerah-daerah itu," kata Ma'ruf.
Ia pun mencontohkan tempat wisata di beberapa negara yang menerapkan konsep wisata halal ini, yakni Kota Beijing, China. Wapres menyebut, di Beijing terdapat restoran halal, tempat salat yang disediakan Pemerintah setempat.
"Sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman," ungkapnya.
Inilah konsep yang menurut Wapres disebut sebagai wisata halal, yang sebenarnya sangat menguntungkan tempat wisata itu sendiri. Contoh lainnya adalah obyek wisata Nami Island di Korea Selatan.
"Bahkan saya pernah ke Korea Selatan, di sana itu ada Nami Island, di situ ada restoran halal, ada musala, padahal itu tempat orang datang dari seluruh dunia. Nah, itu artinya mereka memang menyiapkan layanan halal seperti itu," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal. Termasuk penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah.
Wapres mencontohkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat terdapat pendidikan pariwisata bagi santri melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren yang salah satu tujuannya untuk mencetak para pemandu wisata halal. Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan.
"Bahkan kita ingin mengembangkan selain travel halal juga semua fasilitas, termasuk spa halal. Itu yang akan kita lakukan dan sudah mulai di beberapa daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika