IHRAM.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomitmen menuntaskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebelum jabatannya berakhir pada 2024. Ia ingin sebagai sektor mulai ekosistem industri halal, keuangan dan dana sosial syariah hingga usaha syariah bisa berkembang dengan solid.
"Saya menginginkan pada akhir 2024, telah terbangun ekosistem yang solid bagi pengembangan industri halal, keuangan dan dana sosial syariah, serta tumbuh dan berkembangnya usaha syariah," kata Ma'ruf saat halal bihalal dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden secara daring, Rabu (19/5).
Wapres juga berharap, kawasan industri halal (KIH) terus bertambah di setiap daerah. Sementara untuk KIH untuk yang telah ditetapkan, ia berharap bisa beroperasi secara optimal.
"Yang selama ini baru tiga, insyaallah sampai delapan, supaya sudah harus beroperasi dalam rangka mendukung cita-cita kita sebagai pemain global produk halal," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Wapres bertekad ingin menyelesaikan tugas-tugas dan programnya di sisa jabatan wakil presiden 3,5 tahun ke depan. Itu disampaikan Ma'ruf saat menggelar halal bihalal bersama jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Wapres menyadari jika masa jabatannya tinggal 3,5 tahun lagi. Wapres mengaku tak ingin hingga jabatannya selesai di 2024 mendatang, ada tugas maupun program yang tidak tuntas atau mangkrak.
"Saya tidak ingin ada yang mangkrak atau yang tidak tuntas. Saya ingin semuanya “netes” atau membuahkan hasil yang nyata dan membawa manfaat serta maslahat bagi rakyat dan umat," kata Ma'ruf.
Wapres mengatakan, sejumlah target program yang harus diselesaikan mulai dari bidang ekonomi dan keuangan syariah, pengentasan kemiskinan, UMKM, reformasi birokrasi, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat hingga pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032. Karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencapai target itu.
Pada pada rapat beberapa waktu lalu juga, Wapres sempat membahas upaya mempercepat pengembangan kawasan industri halal (KIH). Termasuk mekanisme pemberian insentif insentif dalam kawasan tersebut.
"Seperti juga yang diberikan kepada K.E.K dan layanan Satu Atap dari seluruh layanan yang diperlukan di masing-masing KIH itu," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengungkapkan, hal ini merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri tapi juga untuk ekspor.
"Ini hal-hal yang saya kira kita bicarakan hari ini, dan karena ini sudah menjadi komitmen Pemerintah untuk mengembangkan industri halal, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik dan segera dieksekusi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika