IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Eka Jusup Singka, mengatakan secara teknis kesehatan jamaah haji sudah selesai dan jika memang ada keputusan memberangkatkan jamaah, maka jamaah siap diberangkatkan. Selanjutnya tinggal menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi apakah Indonesia dizinkan mengirimkan jamaah hajinya atau tidak di masa pandemi ini.
"Sudah siap, jamaah sudah divaksin sesuai dengan apa yang ada, sudah diperiksa dan jumlah (jamaah) yang divaksin terus meningkat, kita juga telah melakukan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan," kata Eka saat dibubungi Republika.co.id, Kamis (20/5).
Eka mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia tengah menunggu informasi valid tentang penyelenggaraan haji tahun 2021 dari otoritas penyelenggara haji di Saudi. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha membangun komunikasi dengan Arab Saudi bahwa secara teknis Indonesia telah mempersiapkan semua hal utk proses pengiriman jamaah hajinya.
"Kita menunggu dan berusaha berkomunikasi kepada mereka untuk memberikan penjelasan tentang kesiapan penyelenggara haji di sana," katanya.
Eka menuturkan, sampai dengan 20 Mei 2021 tercatat ada 133.844 calon jamaah haji telah divaksinasi Covid-19. Data ditarik dari akun Pcare, Vaksinasi terhadap calon jamaah haji dimulai pada awal Maret 2021 dengan menggunakan vaksin Sinovac.
"Pelaksanaan dan penggunaan vaksin mengikuti skema nasional di bawah koordinasi BNPB dan KPC-PEN (Penyediaan/pengadaan vaksin dan jadwal segmen kelompok yang divaksin," katanya.
Eka mengatakan, pemerintah perlu mendapat informasi tentang penggunaan vaksin yang diakui Kerajaan Arab Saudi dan WHO. Karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan kesehatan haji. Termasuk jenis vaksin untuk skema jamaah Haji. "Sinovac yang saat ini digunakan, sedang berproses untuk masuk dalam listing EUL WHO," katanya.
Dalam kondisi saat ini, Eka menyarankan, agar koordinasi yang terintegrasi dari berbagai stakeholder haji diperkuat baik di dalam negeri (Kemenag, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan) maupun di Arab Saudi. Pemerintah juga harus melakukan diplomasi kepada pihak Saudi mengenai isu yang akan diangkat dibantu Kementerian teknis terkait.
"Harus ada diplomasi agar komunikasi otoritas Arab Saudi lebih terbuka dan cepat dalam memberikan statemen mengenai haji tahun ini. Komunikasi publik tentang haji akan mudah dan obyektif, jika otoritas Arab Saudi telah memberikan pernyataan resminya" ujarnya.
Eka juga mengusulkan agar dibentuk struktur Kesehatan di KJRI Jeddah. Pembentukam Struktur Kesehatan ini penting agar informasi teknis kesehatan dapat terus terpantau langsung dari Arab Saudi. "Intinya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mempersiapkan jamaah haji. Semua keputusan adalah yang terbaik untuk jamaah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
