IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan perlunya penguatan identitas perbankan syariah. Ma'ruf menyebut, penguatan identitas ini merupakan satu dari tiga pilar utama untuk mewujudkan visi road map perbankan syariah 2020-2025 sebagai sebagai perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.
"Pilar pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan identitas perbankan syariah," kata Ma'ruf dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri DPP Asbisindo secara virtual, Jumat (28/5).
Wapres menjelaskan, upaya penguatan identitas perbankan syariah ini bisa dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah.
Wapres menyebut, untuk penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun SDM. Karena itu, ia berharap sejumlah upaya seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilaksanakan.
Tak hanya itu, penguatan nilai syariah kata Ma'ruf, perlu melalui implementasi fungsi audit intern atas kepatuhan prinsip syariah juga perlu terus didorong.
"Hal ini harus disadari dan menjadi tanggungjawab seluruh organ perbankan syariah, tidak semata-mata hanya menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah," katanya.
Sementara, untuk pengembangan produk yang unik dan berdaya saing antara lain bisa dengan penciptaan produk yang memberikan nilai tambah bagi nasabah. Wapres berharap OJK selaku regulator dapat berperan dan memfasilitasi percepatan perizinan produk dan layanan hasil inovasi pengembangan produk perbankan syariah.
Sedangkan penguatan permodalan dan efisiensi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus kemampuan ekspansi dari perbankan syariah. Pemerintah berharap upaya penguatan permodalan baik BUS maupun UUS serta BPRS dapat dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah kata Ma'ruf, juga akan mendukung upaya konversi sejumlah BPD menjadi Bank Syariah sebagai salah satu alternatif bagi penguatan permodalan perbankan syariah.
Disamping itu, dalam era persaingan yang makin ketat dan serba cepat, perbankan Syariah harus siap melakukan digitalisasi baik produk maupun layanannya.
"Karena itu, industri perbankan syariah diharapkan dapat segera mengimplementasikan peraturan OJK tentang sinergi perbankan termasuk melalui pemanfaatan bersama infrastruktur IT," katanya.
Pemerintah juga akan memberikan dukungan apabila diperlukan kebijakan bagi akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah.
"Pemerintah juga berharap platform bersama antara bank besar dan bank kecil termasuk BPRS dapat dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung digitalisasi sekaligus efisiensi dari sisi biaya operasional" kata Wapres.
Selain penguatan identitas perbankan syariah, dua pilar utama lainnya yang ditekankan Wapres adalah sinergi ekosistem syariah dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika