IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirtjen PHU) menyampaikan siap dengan dampak atau risiko dari keputusan pemerintah soal penyelenggaraan haji 2021. Ditjen PHU menegaskan, penyelenggaraan haji ada atau tidak ada tahun ini, Kemenag sudah siap dengan dampaknya.
"Kami Kementerian Agama khususnya Ditjen PHU siap melaksanakan apa pun keputusan yang akan disampaikan oleh pemerintah (soal haji)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PHU Kemenag Khoirizi kepada Republika.co.id di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (3/6).
Khoirizi mengatakan, keputusan penyelenggaraan haji tahun ini jadi atau tidak akan ada dampaknya. Kalau penyelenggaraan haji jadi dilaksanakan, dampaknya protokol Covid-19 harus dilaksanakan secara ketat. Kemudian biaya menjadi lebih tinggi, karantina jamaah haji menjadi cukup lama dan lain sebagainya.
Ia menyampaikan, begitu juga ada dampaknya jika penyelenggaraan haji tidak dilaksanakan tahun ini. Maka antrean calon jamaah haji semakin panjang, usia calon jamaah haji semakin tua, dan sosialisasi harus dimasifkan supaya semua jamaah bisa memahami apa pun yang akan diputuskan pemerintah.
"Maka itu saya mengajak kita semua melihat secara langsung dan bisa diketahui oleh semua masyarakat apa yang sudah dilakukan pemerintah," ujarnya saat meninjau kesiapan Asrama Haji Pondok Gede menyambut calon jamaah haji jika penyelenggaraan haji jadi dilaksanakan.
Khoirizi juga menjawab hoaks terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Ada hoaks jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat ke Tanah Suci karena tidak diberi kuota oleh Arab Saudi. Ada hoaks jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat karena pemerintah Indonesia banyak hutang, dan hoaks-hoaks lainnya.
"Ini semua adalah hoaks," ujarnya.
Ia juga memastikan uang calon jamaah haji dan dana haji aman. "Kepastian calon jamaah haji berangkat pasti ada, kami akan prioritaskan andaikan pemerintah tahun ini memutuskan untuk tidak berangkat, tahun 2022 kami pastikan mereka akan berangkat," ujarnya.
Khoirizi juga memastikan apablia calon jamaah haji menghendaki uang setoran lunas untuk diambil kembali oleh jamaah, pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap untuk melaksanakan dan membantu secepatnya. Guna membantu kesulitan jamaah dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika