IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama RI menyatakan tidak memberangkatkan jamaah haji ke Makkah, Arab Saudi tahun ini. Namun negara tetangga, Malaysia, justru mendapatkan kuota dari Kerajaan Saudi ditengah masa Pandemi.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta penjelasan resmi dan terbuka dari Kementerian Agama terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021. Sebab, pihaknya menerima salinan surat kedutaan Saudi Arabia yang tersebar luas di media sosial. Salinan tersebut pada intinya menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat.
"Dalam surat yang ditujukan kepada ketua DPR RI tersebut, duta besar Saudi Arabia menjelaskan bahwa sampai saat ini otoritas Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia," kata Saleh dalam siaran pers, Jumat (4/6).
Seharusnya, kata Saleh, sebelum melakukan pembatalan haji secara sepihak, Kementerian Agama harus melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Sebab, dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat.
"Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," ucap dia.
Atas dasar itu, kata Saleh, wajar bila Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh kementerian agama dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi, di mana vaksin yang dipakai jamaah haji Indonesia belum terdaftar dalam list WHO.
"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di listnya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," kejar Saleh.
Saleh sangat menyayangkan kejadian ini. Pasalnya antrean keberangkatan haji di Indonesia sudah sangat panjang, bila tahun ini tidak berangkat lagi karena keputusan sepihak, artinya antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.
"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?"
Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Dari berita yang beredar, pemerintah Malaysia malah justru sudah bertemu dengan putra mahkota kerajaan Saudi dan kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10 ribu.
"Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika