"Koordinasi, komunikasi, sinergitas, sudah kita bangun. Diplomasi lobi tentu sudah kita lakukan," ujar Khoirizi dalam sebuah diskusi daring, Ahad (6/6).

Diplomasi secara formal dan informal, kata Khoirizi, sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Baik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenag, dan Kementerian Luar Negeri.

"Indonesia tidak bisa berbuat banyak lantaran keberangkatan haji tetap menunggu keputusan Arab Saudi. Ketika kuota itu belum kita dapatkan siapa yang punya otoritas? Kan Arab Saudi," ujar Khoirizi.

Di samping itu, pengumuman pembatalan haji tahun ini tidak terburu-buru oleh pemerintah. Keputusan tersebut sudah melewati banyak kajian, meski belum ada pengumuman resmi penyelenggaraan haji dari Arab Saudi.

"Sudah tinggal satu bulan lebih, kita hitung-hitung tidak ada waktu lagi kita untuk melakukan persiapan," ujar Khoirizi.

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori menilai, keraguan masyarakat terkait pembatalan ibadah haji tahun ini dikarenakan kurangnya upaya maksimal dari pemerintah dalam melobi Arab Saudi. Hal inilah yang membuat publik mengkritisi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) itu.

"Publik belum melihat upaya maksimal oleh negara pemerintah, tapi ada atasan-atasan beliau lebih kompeten. Jadi urusan haji bukan hanya masalah people to people, tapi negara ke negara," ujar Bukhori.

Menurutnya, pemerintah Indonesia gagal memainkan perannya dalam melobi Arab Saudi terkait ibadah haji tahun ini. Padahal, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim dan calon jemaah haji terbanyak.

"Itu sebenarnya bisa dimainkan secara maksimal, kalau itu kemudian hal-hal itu sudah dilakukan secara maksimal, tafsir-tafsir jalanan itu pasti tidak akan hadir," ujar Bukhori.

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika