IHRAM.CO.ID, NEW YORK — Arab Saudi pada Sabtu (19/6) menegaskan posisinya untuk mendukung Muslim Rohingya di Myanmar. Arab Saudi juga memilih untuk abstain dari resolusi yang diambil di Majelis Umum PBB tentang situasi di Myanmar.
Majelis Umum mengadopsi resolusi yang meminta semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar. Pernyataan Kerajaan disampaikan oleh Menteri Berkuasa Penuh Wajdi Hassan Muharram, ketua Komite Keempat delegasi tetap Kerajaan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama pertemuan Majelis Umum tentang rancangan resolusi tentang situasi di Myanmar.
Muharram, menyerukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan Muslim Rohingya dan pengakuan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kewarganegaraan penuh dan penyediaan kondisi yang menguntungkan untuk pemulangan sukarela, aman dan bermartabat. Serta memberi mereka hak kewarganegaraan penuh, untuk mengintegrasikan kembali mereka ke masyarakat di negara tersebut.
Mengacu pada keputusan Kerajaan untuk abstain dalam pemungutan suara atas resolusi tersebut, Muharram menjelaskan bahwa delegasi Kerajaan memperhatikan ketidakjelasan kemajuan negosiasi dari para sponsor resolusi tersebut. Ia juga berusaha menemukan formula seimbang yang mempertimbangkan keprihatinan semua negara terkait krisis.
“Draf resolusi menghilangkan beberapa tuntutan dan poin yang merugikan orang lain, dengan gagal menjelaskan secara memadai dan jelas krisis kemanusiaan yang diderita oleh minoritas Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar,” katanya, dilansir dari Saudi Gazette, Senin (21/6).
Muharram berpendapat, bahwa krisis politik saat ini di Myanmar telah memperburuk situasi kemanusiaan yang dihadapi oleh minoritas Muslim Rohingya. Dengan demikian mengurangi kemungkinan mereka kembali dengan selamat dari kamp-kamp yang tersebar.
Muharram menegaskan kembali bahwa dari sudut pandang ini, delegasi Kerajaan dan negara-negara lain meminta para sponsor resolusi untuk memasukkan referensi ke kelompok teraniaya ini dalam paragraf kerja untuk mencerminkan melalui mereka keseriusan situasi kemanusiaan para pengungsi.
"Delegasi negara saya menyerukan Myanmar untuk memikul tanggung jawabnya terhadap minoritas Muslim Rohingya dan segera mengakhiri semua tindakan kekerasan dan semua pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Muharram.
"Kami juga meminta agar semua tindakan yang diperlukan diambil untuk membawa keadilan bagi para korban dan mengakhiri impunitas bagi semua yang terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika