IHRAM.CO.ID,JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap adanya inovasi bersama untuk menjadi katalisasi perluasan market pasar modal syariah Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kinerja pasar modal syariah yang melambat saat ini.
"Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19, kinerja pasar modal syariah ikut juga mengalami pelambatan, khususnya kinerja saham syariah dan reksadana syariah," ujar Ma'ruf di acara konferensi internasional dengan tema utama The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward, Kamis (15/7).
Ma'ruf mengatakan, berdasarkan penyampaian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), market share Keuangan Syariah Indonesia masih relatif rendah yaitu 9,89 persen dari total aset keuangan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya pasar modal syariah.
Ma'ruf mengungkapkan, pengembangan pasar modal syariah geliatnya baru mulai dirasakan pada tahun 2011. Padahal, pengembangan pasar modal syariah Indonesia Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1997 dengan terbitnya produk reksadana syariah pertama.
Karena itu juga, OJK telah menerbitkan Roadmap Pasar Modal Syariah tahun 2020-2024 sebagai salah satu panduan terkait arah kebijakan pasar modal syariah. Upaya lain, lanjut Wapres untuk menguatkan pasar modal syariah, diantaranya: penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger (tiga) Bank Umum Syariah yang kini dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia (PT BSI).
Kemudian, dilakukan juga penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan instrument investasi bagi para pelaku industri keuangan syariah dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel untuk masyarakat umum. Total penerbitan Sukuk Ritel tersebut mencapai 203 triliun, dengan total investor sebanyak 347.145 individu.
Kemudian juga penerbitan Green Sukuk, yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pertama dan terbesar di dunia dengan konsep berkelanjutan telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional.
"Dan yang keempat, OJK juga telah memberikan ijin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)," kata Wapres.
Wapres mengungkapkan, masih berdasarkan laporan OJK, market share saham syariah mencapai 47 persen dengan 457 saham syariah dan total kapitalisasi pasar sebesar Rp3.336 triliun. Kemudian, market share reksadana syariah mencapai 7,1 persen dengan 291 reksadana syariah serta nilai aktiva bersihnya senilai Rp 38 triliun.
Menurutnya, di situasi saat ini diperlukan suatu inovasi bersama, yang dapat berperan sebagai katalisator perluasan market yang lebih inklusif dan berkesinambungan. Sebab, keberadaan pasar modal syariah memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan dan juga investasi bagi masyarakat.
Ia menyebut, sedikitnya terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan dan perluasan pasar ke depan. Pertama, yakni peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat, korporasi, dan investor potensial.
"Serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada generasi milenial dan generasi -Z (i-Generation) yang mudah dipahami, dapat menarik minat, dan relevan dengan kondisi kekinian," ungkapnya.
Wapres menilai hal ini juga sejalan dengan Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan sumber daya manusia tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang pasar modal syariah serta peningkatan kompetensi aspek syariah para pelaku pasar.
Ia pun berharap penjelasan mengenai masalah ini juga bisa dibahas terperinci dalam konferensi ini.
"Semoga melalui konferensi ini akan lahir ide-ide baru yang lebih konstruktif dan inovatif dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya pasar modal Syariah," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
