IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan kinerja BPKH tidak dapat dilepaskan dari situasi ekonomi nasional.

"Meskipun demikian akan lebih baik jika BPKH bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak agar kinerja dapat ditingkatkan,"ujar dia kepada Republika, Rabu (21/7).

Menanggapi imbal hasil yang minim, Abdul Mu'ti memiliki pandangan bahwa pengelolaan dana oleh BPKH tidak murni untuk kepentingan bisnis. Semua harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat. 

Karena itu BPKH harus berhati-hati dalam pengelolaan dan investasi. Selain itu, dana yang dikelola oleh BPKH bisa diaudit lebih terbuka dibandingkan jika dikelola oleh Kementrian Agama 

Dana yang dikelola BPKH juga untuk membantu kegiatan umat dan ormas Islam. Sementara itu alokasi dana BPKH bisa lebih transparan dan akuntabel. 

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), DR Anthony Budiawan, mengatakan memang ada benarnya bila ada pihak yang menyebutkan hasil pengelolaan dana haji sewaktu di bawah Kementerian Agama (Kemenang) dan sewaktu di kelola BPKH sama saja. Bahkan, bisa saja imbasnya dana bagi hasilnya kini semakin menurun.

Anthony menyarankan agar BPKH menghentikan penyaluran dana haji ke Bank-Bank Syariah bila hanya itu ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam SBSN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika