IHRAM.CO.ID, RABAT -- Hubungan tidak harmonis dua negara bertetangga, Maroko dan Aljazair sekali lagi mencapai titik terendah. Hal ini ditandai dengan Aljazair yang memutuskan hubungan dengan Rabat.
Sejumlah masalah, baik yang baru maupun yang lama telah mendorong pertikaian antara kedua negara Afrika Utara ini. Termasuk perselisihan yang sudah berlangsung lama atas Sahara Barat, normalisasi hubungan Maroko dengan Israel dan pengungkapan bahwa Maroko mungkin telah memata-matai telepon para pejabat Aljazair.
Dilansir dari Middle East Eye, Kamis (26/8), Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra mengatakan Maroko tidak menghentikan manuvernya yang tidak bersahabat, rendah dan bermusuhan terhadap Aljazair sejak kemerdekaan. Pernyataan ini dijelaskan saat mengumumkan pemutusan hubungan, Selasa (24/8).
Namun, sebenarnya hubungan dua negara itu tidak selalu buruk. Berikut sejarah hubungan negara-negara di Afrika Utara itu:
Sebelum kemerdekaan
Baik Maroko dan Aljazair adalah koloni Prancis sebelum memperoleh kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1956, Maroko, yang juga sebagian dikendalikan oleh Spanyol, merundingkan kemerdekaannya dari Prancis, yang mengarah pada pembentukan monarki konstitusional, meskipun Spanyol terus menguasai Sahara Barat hingga tahun 1976.
Aljazair yang dikuasai Prancis sejak tahun 1830, akhirnya merdeka pada tahun 1962 setelah konflik yang panjang dan sangat berdarah dengan kekuatan kolonial. Front Pembebasan Nasional (NLF), yang berperang melawan pasukan kolonial Prancis di Aljazair, menerima dana, senjata dan obat-obatan dari Maroko, yang juga menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para pemimpin NLF.
Dalam perang melawan kolonialisme Eropa - dan terlepas dari perbedaan ideologis besar antara monarki Maroko dan nasionalis Arab NLF, ada kerja sama antara kedua negara.
Sengketa wilayah
Hampir segera setelah Aljazair berhasil mencapai kemerdekaan, kedua negara mulai bertengkar memperebutkan wilayah. Pada 1963, menjadi awal perang di sejumlah wilayah di dekat wilayah Sahara Barat, yang pada saat ini masih dikuasai oleh Spanyol. Konflik, yang akan berlangsung selama lebih dari tiga bulan, berakhir dengan konsekuensi besar.
Meskipun Maroko akan meninggalkan klaimnya atas wilayah Aljazair pada tahun 1972, ketakutan akan ekspansi Maroko menjadi faktor kunci dalam keputusan Aljazair untuk mendukung kemerdekaan Sahara Barat, karena Aljazair merasa hal itu akan membantu mengendalikan iredentisme Maroko.
Sengketa Sahara Barat
Masalah yang paling mendominasi hubungan Aljazair-Maroko pada abad ke-20 dan ke-21 tidak diragukan lagi adalah masalah Sahara Barat. Spanyol berpegang teguh pada wilayah itu sampai tahun 1976. Dengan berakhirnya kediktatoran Francisco Franco, negara itu menandatangani Kesepakatan Madrid dengan Maroko dan Mauritania, mengukir wilayah itu di antara kedua negara Afrika. Hal ini membuat penduduk asli Sahrawi tidak memiliki status kenegaraan atau pemerintahan sendiri.
Kesepakatan Madrid ditentang keras oleh Aljazair, yang memandangnya sebagai kelanjutan kolonialisme dan ancaman bagi pengaruh Aljazair di Afrika Utara. Segera setelah itu, Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko dan mulai memasok organisasi kemerdekaan pro-Sahrawi Front Polisario dengan persediaan, senjata dan perlindungan. Setidaknya 45.000 orang Maroko diusir dari Aljazair, yang pada tahun 1976 mulai menerima sejumlah besar pengungsi Sahrawi yang melarikan diri dari tanah air mereka.
Pada tahun 1976, Aljazair mengakui Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR), yang dideklarasikan oleh Front Polisario pada tahun itu, sebagai otoritas sah atas Sahara Barat.
Perang Sahara Barat berlangsung hingga tahun 1991, dengan Aljazair menyediakan markas besar bagi Front Polisario, yang secara efektif mencegah normalisasi hubungan dengan Maroko. Meskipun gencatan senjata didirikan pada tahun 1991, ini runtuh hampir 30 tahun kemudian pada tahun 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika