IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Principal Asset Management (Principal) akan meluncurkan produk hasil kolaborasi terkait dengan perencanaan finansial haji. Direktur Syariah PT Principal Asset Management, Fadlul Imansyah menyampaikan produk tersebut akan segera diluncurkan bulan depan.
"Produk ini tunggu saja tanggal mainnya, ini adalah konkrit dari kerja sama kami dengan BPKH, bulan depan produk yang dimaksud semoga bisa segera diluncurkan," kata Fadlul dalam Webinar berjudul Rencanakan Haji Sejak Dini, Raih Berkah di Tanah Suci, Rabu (1/9).
Fadlul mengatakan, melalui webinar tersebut Principal ingin melihat animo masyarakat untuk mempersiapkan keuangan haji. Perusahaan akan sangat berkomitmen dalam membantu dari sisi perencanaan finansialnya.
Principal sudah bekerja sama dengan BPKH secara strategis sejak satu tahun lalu dalam merencanakan langkah konkrit tersebut. Sehingga produk ini akan menjadi inisiatif sekaligus edukasi bagi masyarakat dalam mempersiapkan biaya ibadah haji dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah.
"Prosesnya sudah di ujung, selanjutnya akan kami sosialisasikan lagi terkait produk ini," katanya.
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Iskandar Zulkarnain menyampaikan BPKH konsisten mendorong kesadaran umat untuk menyegerakan dalam merencanakan ibadah haji sejak dini. Hal ini demi menghindari resiko tinggi secara kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.
Ibadah Haji hampir sebagian besar memerlukan kekuatan fisik, dan salah satu syarat dalam melaksanakan ibadah haji adalah isthitoah. Baik membiayai perjalanan haji yang diperlukan maupun istithoah mampu secara fisik.
"Pada 2019 peningkatannya cukup signifikan hingga 47 persen untuk yang mendaftar haji dari usia muda atau milenial," katanya.
Dengan merencanakan ibadah haji sejak dini diharapkan ibadah yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih optimal. Maka dari itu, BPKH konsisten mengampanyekan Haji Muda sejak 2018 dan mendapatkan hasil yang cukup signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika