IHRAM.CO.ID, MATARAM -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait tambahan satu vaksin penguat (booster) untuk jamaah umroh.
"Koordinasi akan kami lakukan untuk memastikan ketersediaan vaksin penguat bagi jamaah umroh. Tapi setelah ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait dengan izin pemberangkatan jamaah umroh dengan syarat dua kali vaksin dan satu vaksin penguat," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram HM Amin, Jumat (3/9).
Hal itu disampaikan menanggapi Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan Pemerintah Arab Saudi telah menghapus ketentuan karantina 14 hari di negara ketiga bagi calon jamaah umroh dengan syarat telah divaksin lengkap ditambah satu dosis penguat.
Kini aturan karantina 14 hari itu dihapus dan sebagai gantinya, calon jamaah umroh mesti telah divaksin dua dosis serta mendapatkan satu dosis penguat dari empat vaksin rekomendasi yakni AstraZeneca, Pfizer, Moderna serta Johnson & Johnson.
Terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, lanjut Amin, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi tertulis secara resmi terkait mulai dibuanya izin pemberangkatan jemaah umroh dengan syarat tambahan dosis vaksin penguat.
Namun demikian sebagai langkah persiapan, Kemenag akan mulai membuka koordinasi dengan Dinkes serta pihak-pihak terkait lainnya, agar ketika surat resmi diterbitkan semua sudah siap.
"Setelah surat resmi kami terima, regulasi kebijakan pemerintah terhadap pemberangkatan jemaah umroh akan disosialisasikan ke masyarakat secara umum," katanya.
Sosialisasi juga diprioritaskan kepada agen perjalanan (travel) umroh agar mereka bisa dilanjutkan ke jamaahnya.
"Yang punya jamaah kan para travel, jadi kita sosialisasi melalui agennya," katanya.
Menurutnya, jumlah travel umroh yang memiliki izin operasional di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 8-9 unit akan tetapi yang beroperasi memang lebih dari itu.
"Hanya travel umroh resmi aja yang akan kita sosialisasikan dan berikan rekomendasi untuk pembuatan paspor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika