IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur menyampaikan, visa umrah tunggal yang masih dalam rencana pemerintah Arab Saudi sebetulnya diperuntukkan bagi negara-negara yang Muslimnya minoritas.

"Sebetulnya proses itu diberikan bagi negara-negara dengan minoritas Muslim. Sedangkan negara-negara yang mayoritas Muslim atau sudah ada keterwakilan Saudinya atau sudah punya kantor urusan hajinya di Saudi, itu selalu melalui sistem yang sudah ditentukan, yaitu melalui sistem e-visa dan provider visa yang ditunjuk," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (7/9).

Firman menjelaskan, Saudi mengeluarkan kebijakan umrah secara internasional. Namun setiap negara tentu memiliki kekhususan. Misalnya Indonesia dengan regulasi haji yang di dalamnya mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah umrah itu hanya dilakukan oleh PPIU dan pemerintah.

Saudi, lanjut Firman, secara umum juga telah membuka visa turis dan visa pelayanan individu. Namun kebijakan Saudi itu tidak diberikan kepada Indonesia dan hanya diberikan kepada negara yang memungkinkan bagi Saudi. Hal ini menurut Firman kemungkinan karena Saudi tahu bagaimana regulasi umrah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika