Kepala Sub Direktorat Pendidikan Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan, tahun ini kuotanya hanya untuk 50 pesantren padahal ada sekitar 500 pesantren di wilayah perbatasan. Kedepannya diharapkan kuota bantuan pesantren wilayah pebatasan negara akan lebih banyak lagi.

"50 (pesantren) kuota yang disahkan tahun ini, kita berharap di masa yang akan datang 50 persen pesantren di perbatasan bisa mendapatkan (bantuan)," kata Basnang kepada Republika, Rabu (8/9).

Ia menjelaskan, dari 220 pesantren yang mengajukan proposal, hanya dipilih 50 pesantren. Maka Kemanag harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis. Supaya jangan ada pesantren yang dizalimi dan didiskriminasi. Sebab semua pesantren berhak mendapatkan bantuan, hanya saja kuota dari negara tidak cukup untuk semuanya.

Ia menyampaikan, bantuan pesantren wilayah pebatasan negara adalah bantuan Kemenag untuk penguatan pesantren di daerah perbatasan. Ada pesantren yang berada di daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Filipina.

"Kehadiran pesantren di perbatasan negara sangat penting, karena pesantren ini yang menjadi corongnya Indonesia, menjadi spikernya Indonesia untuk tetap kita mencintai negara bangsa, sehingga kita bisa seperti ini," ujarnya.

Basnang menegaskan, pesantren yang akan menyampaikan pentingnya tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarahnya pesantren selalu komitmen terhadap NKRI, tapi negara cukup lama tidak hadir bagi pesantren di daerah perbatasan.

Ia juga menerangkan, pesantren di daerah perbatasan dari sisi kurikulum hampir sama dengan pesantren di Pulau Jawa. Itu secara akademik dan kurikulumnya. Tapi sarana dan prasarananya memang tidak sama, maka Kemenag memberikan bantuan walau tidak banyak nilainya tapi paling tidak mencoba memperbaiki kualitas sarana dan prasaraan pesatren di daerah perbatasan.