IHRAM.CO.ID, KABUL – Taliban mengatakan akun Twitter yang mengaku sebagai rektor baru untuk Universitas Kabul adalah palsu dan menolak klaim yang dibuat dari akun tersebut. CNN dan beberapa media lainnya melaporkan awal pekan ini, cuitan dari akun yang mengaku sebagai rektor Mohammad Ashraf Ghairat menyatakan wanita akan dilarang tanpa batas waktu dari universitas, baik sebagai instruktur maupun mahasiswa.
“Saya memberikan kata-kata saya sebagai rektor Universitas Kabul. Selama lingkungan Islam yang nyata tidak disediakan untuk semua, wanita tidak akan diizinkan untuk datang ke universitas atau bekerja,” tulis cuitan itu.
Tapi akun itu bukan milik rektor dan sepertinya milik salah seorang mahasiswa. CNN berbicara kepada orang yang mengendalikan akun tersebut pada Kamis. Dia adalah seorang mahasiswa Universitas Kabul berusia 20 tahun dan mengirim CNN salinan ID mahasiswanya. Dia meminta CNN untuk memanggilnya Mahmoud yang bukan nama aslinya.
Mahmoud mengatakan dia membuat akun Twitter pada 21 September setelah mengetahui Ghairat telah ditunjuk sebagai rektor. Dia marah atas penunjukkan Ghairay dan dampak Taliban yang semakin luas terhadap pendidikan Afghanistan. Oleh karena itu, dia mengungkapkan rasa frustasinya dengan membuat akun itu.
“Saya memutuskan untuk membuat akun ini karena saya marah dan kecewa sejak Afghanistan diambil alih oleh Taliban. Semua warga Afghanistan putus asa karena mereka tidak melihat masa depan di bawah Taliban. Itu adalah akun parodi. Saya tidak menyangka itu akan menarik banyak perhatian,” kata Mahmoud, dilansir Saudi Gazette, Sabtu (2/10).
Cicitan yag Mahmoud buat menarik perhatian Taliban. Universitas Kabul dan Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban merilis pernyataan di Facebook pada Selasa. Mereka menyangkal Mohammad Ashraf Ghairat memiliki akun media sosial dan menyatakan akun itu menyebarkan kabar palsu.
Juru Bicara Taliban Bilal Karimi mengatakan kepada CNN pada Kamis akun itu palsu dan dia menolak isinya. Namun, Mahmoud dan mahasiswa lain yang diwawancarai CNN, mengatakan klaimnya atas akun tersebut tidak jauh dari kenyataan.
Taliban yang memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001 ketika invasi pimpinan Amerika memaksa kelompok itu dari kekuasaan, secara historis memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Mereka menjadikan perempuan sasaran kekerasan, pernikahan paksa dan kehadiran yang nyaris tak terlihat.
Sejak merebut kekuasaan pada Agustus di tengah penarikan AS, para pejabat Taliban bersikeras kehidupan perempuan di bawah kekuasaan mereka kali ini akan lebih baik. Mereka akan diizinkan untuk belajar, mencari pekerjaan dan bekerja di pemerintahan. Namun, janji-janji itu belum terwujud.
Sejauh ini, perempuan telah diizinkan untuk melanjutkan pendidikan universitas mereka, tetapi Taliban telah mengamanatkan pemisahan jenis kelamin di ruang kelas. Mahasiswa perempuan, dosen dan karyawan harus mengenakan jilbab sesuai dengan interpretasi kelompok hukum Syariah.
Sementara beberapa universitas swasta telah mulai memisahkan ruang kelas, universitas negeri belum dibuka kembali dengan kebijakan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
