IHRAM.CO.ID, DAMASKUS -- Interpol telah memulihkan jaringan komunikasi kepada Suriah. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Suriah dapat menggunakan akses tersebut untuk menekan para pembangkang di seluruh dunia.
"Damaskus telah diberikan akses ke jaringan komunikasi polisi global," ujar pernyataan Interpol, dilansir Middle East Monitor, Selasa (5/10).
Dibukanya akses jaringan komunikasi itu akan memungkinkan rezim Bashar al-Assad memantau database rahasia organisasi kepolisian internasional, dan berkomunikasi dengan negara-negara anggota lainnya. Melalui jaringan komunikasi Interpol, Assad berpotensi untuk memburu para pembangkang yang mencari perlindungan di negara lain.
Dengan akses jaringan komunikasi Interpol, Suriah akan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pemberitahuan merah atau red notice bagi individu. Red notice merupakan permintaan bagi negara-negara anggota Interpol untuk menemukan, menangkap, dan mengekstradisi individu-individu tersebut.
Tindaklanjut dari permintaan red notice itu akan tergantung pada negara yang berdangkutan, dan hubungan mereka dengan negara yang mengeluarkan permintaan. Permintaan red notice harus melalui Sekretariat Jenderal Interpol dan melalui proses penyaringan untuk mencegah dikeluarkannya pemberitahuan yang bermotif politik.
Seorang pengacara yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Yuriy Nemets, mengatakan, organisasi Interpol lebih besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembukaan kembali jaringan komunikasi Interpol terhadap Suriah akan berdampak besar bagi penentang Assad, termasuk para pengungsi.
"Bayangkan kemampuan yang diberikannya (Interpol) kepada negara non-demokratis dalam hal menganiaya lawan-lawannya," ujar Nemets.
Nemets mengatakan, jika red notice tidak diterima atau ditindaklanjuti, maka tetap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keselamatan dan fleksibilitas individu yang ditentangnya, termasuk penolakan atau penundaan suaka politik. "Bahkan di Amerika Serikat, orang yang meminta suaka politik masih ditahan karena masuk dalam daftar orang yang dicari Interpol," kata Nemets.
Nemets mengatakan, hal itu bisa terjadi pada pengungsi Suriah yang menjadi sasaran rezim Assad. Mereka secara dicap sebagai teroris, hanya karena memiliki opini politik yang berlawanan. Label teroris itu berpotensi menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar di seluruh dunia.
Pembukaan kembali jaringan komunikasi Surah ke Interpol terjadi pada saat beberapa negara di kawasan itu menormalkan hubungan dengan rezim Assad. Mereka menormalkan hubungan setelah konflik selama satu dekade Damaskus merebut kembali sebagian besar wilayah Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
