IHRAM.CO.ID, YERUSALEM -- Kepala Divisi Proses Perdamaian dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Israel, Eliav Benjamin mengatakan Israel sedang menjajaki normalisasi hubungan dengan Oman. Benjamin melakukan evaluasi tentang kesepakatan normalisasi yang dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko pada tahun lalu.
"Kami pada dasarnya bertemu dengan semua negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka masing-masing harus memutuskan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Kami berbicara dengan mereka semua, termasuk Oman," kata Benjamin, dilansir Anadolu Agency, Jumat (8/10).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengatakan, Israel sedang berupaya untuk memperluas hubungan dengan negara-negara Arab. Namun Lapid tidak menyebutkan negara mana saja yang sedang dalam penjajakan.
"Saya tidak akan menyebutkan nama karena ini akan membahayakan prosesnya, tetapi tentu saja, kami bekerja dengan Amerika Serikat dan dengan teman-teman baru di (Uni Emirate Arab) Emirates, Bahrain dan Maroko untuk memperluas (hubungan) ini ke negara lain," ujar Lapid, dilansir Middle East Monitor.
Lapid mengatakan, Israel terus berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dia menambahkan, Israel mengawasi kelompok Hamas yang menguasai Gaza dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
"Masalah Palestina juga harus kita tangani. Kita harus selalu mengawasi Gaza dan Hizbullah di utara," kata Lapid.
Israel menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham dengan UEA dan Bahrain pada September tahun lalu. Setelah itu Sudan dan Maroko juga sepakat untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Langkah normalisasi ini dijembatani oleh pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Palestina mengecam tindakan sejumlah negara Arab yang memilih untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Para pemimpin Palestina menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita untuk membentuk negara Palestina yang merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika