Pada bulan Juli, Saeid menjerumuskan Tunisia ke dalam krisis konstitusional dengan menangguhkan parlemen terpilih, memberhentikan perdana menteri dan mengambil alih otoritas eksekutif. Bulan lalu, Saeid mengesampingkan sebagian besar konstitusi dan mengatakan bahwa dia bisa mengesahkan undang-undang melalui dekrit. Saeid bersikeras bahwa langkah yang dia ambil bertujuan untuk menyelamatkan negara. Sementara para kritikus menuduh Saeid telah mengatur kudeta.

Mayoritas partai di Tunisia menolak perebutan kekuasaan Saied. Beberapa partai menuduh Saeid mendalangi kudeta terhadap konstitusi. Namun, pihak lain telah mendukung keputusan Saied sehubungan dengan krisis politik, ekonomi, dan kesehatan yang dihadapi negara.

Awal bulan ini, ribuan pendukung Saied berkumpul di ibu kota untuk menunjukkan dukungan mereka atas penangguhan parlemen dan janji untuk mengubah sistem politik. Saied melakukan intervensi karena terjadi stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh penguncian, kampanye vaksinasi yang lambat, dan aksi protes di jalanan.

Sebagian besar orang Tunisia menuding elit politik yang korup menjadi penyebab stagnansi ekonomi negara. Rakyat Tunisia menilai Saied yang terpilih pada 2019, sebagai juara bagi rakyat. Tunisia sebelumnya dipandang sebagai satu-satunya kisah sukses di antara negara-negara Arab dalam menuju transisi demokrasi. Rizky Jaramaya

Ikuti Whatsapp Channel Republika