IHRAM.CO.ID, KATSINA -- Pengurus Badan Kesejahteraan Jamaah (KSPWB) Negara Bagian Katsina, Nigeria mengatakan akan segera memulai pelaksanaan umroh ke Arab Saudi. Pelaksanaan umroh ini menjadi yang pertama kali setelah mendapat persetujuan Gubernur Aminu Bello Masari.
Direktur Eksekutif KSPWB, Alhaji Suleiman Nuhu Kuki mengatakan telah mengadakan pertemuan antarmuka dengan ketua dan tim Al-Rufaqa Travels and Tours Ltd, Alhaji Abdulkadir Kofar Sauri saat percobaan latihan lepas landas umrah.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara KSPWB Badaru Karofi mengatakan pertemuan itu bertujuan mengatasi area abu-abu perjanjian kemitraan dan memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah tersebut. Dilansir di Blue Print Nigeria, Rabu (20/10), pertemuan itu juga dilakukan untuk meninjau kemajuan yang dicapai guna memungkinkan dimulainya operasi umroh dengan lancar oleh Dewan tersebut.
Dalam sambutan singkatnya, Alhaji Kuki menyebut dirinya optimistis dengan pengalaman bersama yang telah mereka lakukan. Ia juga mengatakan Katsina diberkati dengan salah satu maskapai penerbangan terbaik Afrika (Pengangkut Haji) Max Air. Maskapai ini disebut siap bermitra dengan dewan, dalam mencapai impian pelaksanaan umroh yang dimaksudkan di negara bagian tersebut.
Selanjutnya, Alhaji Kuki menyatakan kegembiraannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan kepada KSPWB oleh Komisi Haji Nasional yang dipimpin oleh Zikrullahu Kunle Hassan, maupun mitra dan lembaga terkait lainnya terhadap operasi umroh di negara bagian tersebut. Selama pertemuan, dewan dan perusahaan mitra memperhatikan langkah-langkah yang disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam memandu operasi umroh yang lancar dan memastikan praktik terbaik dipatuhi sepanjang proses ibadah.
Di sisi lain, Ketua Al-Rufaqa Travels and Tours Alhaji Abdulkadir Kofar Sauri menyatakan kesiapan perusahaannya memberikan dukungan maksimal kepada dewan dalam mewujudkan layanan umroh dari Katsina.
https://www.blueprint.ng/katsina-pilgrims-board-set-to-commence-lesser-hajj-operation/
Ikuti Whatsapp Channel Republika