IHRAM.CO.ID, GAZA--Seorang warga Gaza, Munir Hamo telah terjebak di Gaza selama 15 tahun. Tapi dalam waktu dekat, ia mungkin akan segera berkumpul kembali dengan istri dan enam anaknya di Yordania.
Dilansir dari Alarabiya, Senin (25/10) Munir adalah salah satu dari sekitar 5.000 warga Palestina yang menerima persetujuan langka Israel di awal bulan ini. Ia dimasukkan dalam daftar penduduk Palestina yang memenuhi syarat untuk dokumen resmi seperti paspor Palestina agar bisa pergi ke luar negeri.
Di bawah kesepakatan perdamaian sementara dengan Palestina pada 1990-an, Israel yang merebut Tepi Barat dan Gaza dalam perang Timur Tengah 1967, mengendalikan kebijakan tersebut. Kebijakan baru yang disebut sebagai upaya kemanusiaan.
“Saya belum melihat anak-anak saya selama 15 tahun. Putra dan putri saya menikah, dan saya tidak bisa menghadiri pernikahan mereka,” kata Munir.
Penantian panjang Munir dimulai setelah dia meninggalkan Gaza ke Yordania pada 1981, sebuah langkah yang dia katakan secara efektif menyebabkan hilangnya tempat tinggal permanen di daerah kantong pantai Palestina yang diduduki oleh Israel.
Pada tahun 2006, setahun setelah Israel menarik pasukan dan pemukimnya keluar dari Gaza, Munir menerima izin perjalanan sementara yang dikeluarkan oleh Otoritas Palestina untuk mengunjungi ibunya yang sakit di wilayah tersebut. Namun dia mendapati dirinya terjebak ketika Israel dan Mesir, dengan alasan masalah keamanan, memperketat pembatasan perjalanan bagi warga Palestina di perbatasan mereka dengan Gaza, yang dikendalikan sejak 2007 oleh kelompok Islam Hamas.
Munir mengatakan dia mencoba beberapa kali selama bertahun-tahun untuk pergi melalui penyeberangan perbatasan Rafah Mesir, tetapi ditolak. Pada 2012, ketika Mesir secara singkat mengurangi perjalanan melalui Rafah, ia berhasil mencapai perbatasan Yordania. Tetapi tanpa paspor atau dokumen identitas, Jordan menolaknya masuk dan akhirnya kembali ke Gaza.
Munir sekarang berusia 58 tahun dan seorang pensiunan pegawai negeri. Ia mengatakan bahwa dia sangat menantikan dokumen perjalanan dan identitasnya dikeluarkan.
“Saya merasa bahagia seperti seorang tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup yang baru mengetahui bahwa dia dibebaskan lebih awal,” katanya di rumahnya di kamp pengungsi Bureij Gaza.
Kelompok advokasi Palestina memperkirakan bahwa sekitar 20.000 orang di Tepi Barat dan Gaza masih tidak berdokumen, sejauh ini tidak dapat memperoleh tempat tinggal resmi.
Israel menangguhkan persetujuan populasi, yang mempengaruhi reunifikasi keluarga, ketika pemberontakan Palestina meletus pada tahun 2000. Israel memberikan sekitar 32.000 izin pada tahun 2008 dan 2009.
Di Gaza, Direktur departemen urusan sipil Otoritas Palestina Eyed Nasser mengatakan pihaknya "bekerja keras" untuk mencari persetujuan tambahan dari Israel.
Adapun di kamp pengungsi Magahzi Gaza, Samir Shannah mengatakan telah menunggu selama 21 tahun untuk pergi. Lahir dari seorang ayah Palestina di Kuwait, di mana tidak dapat memperoleh kewarganegaraan, dia memasuki Gaza pada tahun 2000 dengan surat-surat sementara dan membutuhkan dokumen identifikasi Palestina untuk bepergian ke luar wilayah tersebut.
“Sulit ketika Anda tidak bisa meninggalkan tempat itu, baik untuk berobat atau belajar. Kamu duduk di tempat menunggu belas kasihan Tuhan," kata Shannah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika