IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah. Hal ini kata Wapres menjadi salah satu persoalan pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia.
"Saat ini masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM yang dihasilkan dengan kebutuhan industri ekonomi syariah, serta berbagai tantangan lain yang dihadapi,” kata Wapres di acara The first Islamic Economic Education Summit, Kamis (28/10)
Padahal, kata Wapres, SDM, pendidikan dan riset di bidang ekonomi syariah merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Selain itu, pengembangan kapasitas riset serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM juga merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.
Begitu pula penguatan riset, assesment dan edukasi merupakan pilar ketiga yang tak terpisahkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan blue print ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia.
Karena itu, Pemerintah berharap dukungan dan peran berbagai pihak untuk mengatasi kebutuhan SDM, pendidikan dan riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui The first Islamic Economic Education Summit yang menjadi wujud peran dan partisipasi aktif Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Bank Indonesia dalam mendorong penguatan aspek SDM, pendidikan dan riset di bidang ekonomi syariah.
Wapres mengatakan, saat ini telah disusun sejumlah rencana strategis pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah. Salah satunya, KNEKS yang telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah tahun 2020-2024, yang di dalamnya terdapat Program Pengembangan SDM dan Riset Ekonomi Syariah Indonesia.
"Saya berharap IAEI lebih mempertajam konsep yang telah disusun tersebut," katanya.
Selain itu, KNEKS bersama Bank Indonesia, dan sejumlah perguruan tinggi telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S1 Ekonomi Syariah, menyusun panduan pelaksanaan magang/praktik kerja, serta panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah.
Tak hanya itu, kata Wapres, saat ini juga didorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi untuk menghasilkan produk halal dan laboratorium pemeriksaan produk halal agar riset ekonomi dan keuangan syariah selaras dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya.
"Melalui forum ini saya meminta pemangku kepentingan agar berbagai acuan, panduan dan program terkait pengembangan SDM, pendidikan dan riset bidang ekonomi syariah yang telah disusun tersebut diadopsi dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi," katanya.
Wapres juga meminta KNEKS dalam menyusun Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022-2024 melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ini agar selaras dalam arah kebijakan dan program pengembangan SDM pada sektor keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri produk halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah, maupun kebutuhan industri dan pasar.
"Secara khusus saya berharap agar IAEI menyusun rencana implementasi dari berbagai konsep yang telah dibuat oleh KNEKS dan pemangku kepentingan lainnya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika