Selain polusi, kegiatan militer AS, seperti pelatihan dan operasi lain telah berkontribusi pada badai debu yang dapat menyebar ke seluruh wilayah. Ada peningkatan dalam risiko kematian akibat paparan debu.

Kandidat PhD dalam Ilmu Kesehatan Populasi di Harvard Univeristy Barrak Alahmed mengatakan dia dan tim peneliti telah melihat peningkatan debu tahunan di wilayah sekitar Irak antara tahun 2001 dan 2017.  “Kendaraan militer yang berat dan ledakan dapat menghancurkan tanah gurun sehingga lebih mudah menciptakan badai debu yang memengaruhi banyak negara Timur Tengah lainnya,” kata Alahmed.

Dilansir Middle East Eye, Senin (8/11), pada tahun 1997, masyarakat internasional berkumpul untuk mengatasi krisis iklim dan menandatangani Protokol Kyoto yang mengamanatkan 37 negara industri dan Uni Eropa mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Namun, AS meminta pengecualian untuk mengungkapkan emisi militernya dengan alasan melindungi keamanan nasional.

Kemudian pada tahun 2015, kesepakatan Iklim Paris diadopsi yang mencakup pelaporan emisi militer. Sayangnya, pelaporan ini masih berlaku secara sukarelawan. Belum ada insentif atau persyaratan bagi setiap negara untuk melakukannya dan masalah emisi militer tetap tidak ada dalam agenda COP26.

Menurut para peneliti iklim, satu-satunya cara untuk mengurangi emisi militer adalah memaksa negara-negara, terutama AS untuk melaporkan emisi karbon militer dan bekerja untuk menguranginya. Pada tanggal 9 November, para pendukung akan meluncurkan situs web baru yang bertujuan untuk melaporkan emisi militer dan memungkinkan publik untuk melihatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika