Pada konferensi pers di Ramallah Senin (8/11), perwakilan dari enam organisasi menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan. “Kami menyerukan PBB untuk meluncurkan penyelidikan dan mengungkap dalang di belakang penggunaan program ini di telepon aktivis HAM, sebuah langkah yang membahayakan hidup mereka,” kata Peneliti Hukum di Al-Haq, Tahseen Elayyan.
Temuan FDL yang ditinjau dan dikonfirmasi oleh Citizen Lab dan Amnesty International Security Lab akan meningkatkan kekhawatiran lebih lanjut tentang Pegasus. Spyware kontroversial itu diduga telah digunakan untuk meretas kepala negara, jurnalis, dan aktivis.
NSO Group, perusahaan teknologi yang berbasis di Israel di belakang Pegasus hanya melisensikan produk ke negara-negara berdaulat atau lembaga penegak hukum. Haaretz melaporkan lisensi ekspor yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan Israel untuk NSO Group hanya mengizinkan layanan keamanan Israel untuk memantau nomor telepon Israel.
Dilansir Middle East Eye, Selasa (9/11), seorang juru bicara FDL mengatakan organisasi tersebut tidak tahu negara bagian mana yang berada di balik peretasan yang terungkap, tetapi percaya garis waktu peristiwa selama sebulan terakhir mungkin penting dalam menjawab pertanyaan itu.
Pada 16 Oktober, tiga hari sebelum organisasi ditetapkan, Al-Haq mendekati FDL dan mencurigai telepon anggota staf telah diretas. Pada hari yang sama, seorang penyelidik FDL menemukan jejak awal Pegasus di telepon.
Hari berikutnya, FDL telah mengadakan pertemuan dengan keenam organisasi untuk memberi tahu mereka tentang temuan awal. Kemudian pada 18 Oktober, kementerian dalam negeri Israel memberi tahu Hammouri tentang keputusannya untuk mencabut tempat tinggal permanennya di Yerusalem dan mendeportasinya atas dasar dugaan pelanggaran kesetiaan kepada negara Israel.
Pada 19 Oktober, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menetapkan keenam organisasi yang telah berkumpul dengan FDL sebagai organisasi teroris. Pada titik ini, organisasi tersebut dilaporkan hanya dianggap sebagai kelompok teroris di Israel. Namun, pada 3 November, tepat sebelum rilis temuan FDL, Panglima Komando Pusat Israel mengeluarkan perintah untuk melarang organisasi di Tepi Barat.
Pejabat Israel belum membuat pernyataan publik tentang temuan FDL. NSO Group mengatakan perusahaan tidak mengoperasikan produk itu sendiri dan pihaknya tidak mengetahui rahasia individu yang dipantau.
Spyware Pegasus buatan Israel telah menuai kontroversi. Bahkan pada pekan lalu pemerintah AS memasukkan daftar hitam NSO Group dan perusahaan spyware Israel kedua, Candiru dengan mengatakan kegiatan mereka bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional. Departemen Perdagangan AS menyebut mereka menjual spyware kepada pemerintah asing yang menggunakan peralatan itu untuk menargetkan peretasan terhadap pejabat pemerintah, jurnalis, dan lainnya.
Maka, kegiatan ekspor mereka dari rekanan AS dibatasi. Pemasok harus mengajukan permohonan lisensi sebelum menjual kepada rekanan mereka. Namun, kemungkinan besar lisensi itu akan ditolak. "Kami tidak mengambil tindakan ini terhadap negara atau pemerintah di mana entitas ini berada," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Rabu (3/11).
Juru Bicara NSO mengatakan, perusahaan kecewa atas keputusan Departemen Perdagangan AS. Menurut NSO, teknologinya mendukung kepentingan dan kebijakan keamanan nasional AS untuk mencegah terorisme dan kejahatan.
"Maka kami akan menganjurkan agar keputusan ini dibatalkan. NSO akan menyajikan informasi mengenai kepatuhan ketat dan program hak asasi manusia yang telah mengakibatkan beberapa pemutusan kontak dengan lembaga pemerintah yang menyalahgunakan produk kami," kata juru bicara NSO dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui e-mail kepada Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
