Ia menyampaikan, ijtima ulama digelar sebagai upaya implementasi dari komitmen MUI untuk terus mengikhtiarkan terwujudnya taswiyatul manhaj dan tansiqul harakah di tengah realitas beragamnya organisasi kemasyarakatan Islam. Forum ini diharapkan juga bisa menjadi jembatan antar pemikiran keagamaan guna membangun ittifaqiyah dan tafahum atau kesepakatan dan kesepahaman di antara para ulama dan pimpinan lembaga keulamaan dalam berkontribusi memberikan layanan kepada umat dan bangsa.
Kiai Niam mengingatkan, bangsa dan negara Indonesia adalah warisan para ulama dan syuhada. Untuk itu perlu diisi dengan luhur keagamaan. Fatwa-fatwa keagamaan dijadikan sebagai kaedah penuntun, pedoman, dan pemandu dalam menjalankan roda pembangunan bangsa serta negara menuju terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
"Kegiatan hari ini, ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-VII ini merupakan bagian dari ikhtiar merumuskan kaedah-kaedah penuntun tersebut," jelasnya.
Kegiatan ijtima ulama ini dilaksanakan secara hybrid dengan protokol kesehatan, diikuti oleh 700 peserta undangan. Peserta yang hadir secara fisik sebanyak 250 orang, dan sisanya hadir secara virtual. Kepesertaan dalam kegiatan ijtima ulama kali ini terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI, pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI pusat, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, Ketua MUI Bidang Fatwa dan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah PTKI, serta para pengkaji, peneliti, dan akademisi di bidang fatwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
