IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menilai secara umum proses uji coba umroh berjalan lancara. Meski demikian masih ada yang perlu dikoordinasikan antara penyelenggara umroh Indonesia dengan muasasah dan pihak airline agar tidak terjadi penumpukan di bandara menuju hotel karantina masing-masing.
"Setelah keluar mendapatkan bagasi, masing-masing jamaah harus menuju ke tempat pengantaran transit bis untuk pengantaran ke hotel karantina masing masing. Nah di sinalah terjadi penumpukan," kata Ketua Umum Amphuri Firman M Nur, saat menyampaikan updatenya, kemarin.
Firman menyampaikan teknis ini baru diterapkan sebagai upaya Saudi menekan penyebaran Covid-19. Menurutnya, proses verifikasi menjadi penyebab penumpukan, karena airline harus memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan tempat karantina sesuai dengan yang dipesannya.
"Karena prosesnya baru makannya mungkin kami terhenti cukup lama," katanya.
Firman mengatakan, di tempat verifikasi inilah, jamaah dalam waktu bersamaan dan satu titik terkumpul. Menurut perhitungannya, durasi waktu pengecekan ini bisa memakan waktu empat jam baru bisa diantar ke hotel karantina.
"Di sini karena mereka menanyakan voucher masing-masing di mana hotel tingga, selama kumpul dicek segala macam. Sehingga kita menunggu hampir 3 jam bahkan lebih sampai 4 jaman ya untuk menunggu berangkat ke hotel karantina," katanya.
Meski demikian kata Firman, sesampainya di hotel karantina semuanya berjalan dengan baik, dan jamaah bisa langsung masuk ke kamar masing- masing untuk karantina. Bagi jamaah yang datang sendiri tidak dengan keluarganya semua masuk dalam kamar satu kamar sendiri.
"Sedangkan yang datang dengan keluarga nya misalnya suami istri atau orang tua dan anak anak bisa dalam sekamar lebih dari satu berdua," katanya.
Firman bersyukur, rombongan unsur pimpinan PPIU anggota Amphuri berjalan lancar tanpa hambatan. Saat semua selesai proses di bandara rombongan Amphuri langsung masuk karantina selama lima hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika