Sekjen Sapuhi: Peralihan Sistem Haji dari Muassassah ke Syarikah Masih Wacana

Senin , 17 Jan 2022, 07:52 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Zahrotul Oktaviani/ Redaktur : Ani Nursalikah
Sejumlah calon jamaah umrah berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1). Sebanyak 419 orang berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akibat pandemi Covid-19. Sekjen Sapuhi: Peralihan Sistem Haji dari Muassassah ke Syarikah Masih Wacana
Sejumlah calon jamaah umrah berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1). Sebanyak 419 orang berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akibat pandemi Covid-19. Sekjen Sapuhi: Peralihan Sistem Haji dari Muassassah ke Syarikah Masih Wacana

Haji merupakan kegiatan yang dikelola setahun sekali oleh pemerintah. Akan banyak sumber daya manusia terpangkas apabila pengurusan ibadah umroh yang berjalan sepanjang musim ini diurus oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah menunjuk penyelenggara perjalan ibadah umroh (PPIU) selaku pelaksana pengelolaan umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) selaku pengelolaan ibadah haji khusus.

 

Terkait

Menurutnya, perihal pengaruh biaya pada bisnis pada dasarnya sama, hanya harga pada saat pandemi ini ada biaya penambahan yang diakibatkan oleh kebijakan kedua belah negara. Ia berharap kebijakan yang membuat biaya membengkak dicabut.

"Semoga segera dicabut kebijakan tersebut, agar jamaah bisa kembali menikmati ibadah umroh yang murah dan nyaman," katanya.

"Terkait perubahan dari Muassassah ke Syarikah, ini sudah dipresentasikan konsepnya waktu kami berkunjung ke Saudi kemarin. Kelihatannya, bulan ini dalam proses transisi. Tapi ini belum official dari Saudi," ujar  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR, Kamis (13/1/2022).

Adapun untuk perubahan ini, ia berharap Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII bisa melakukan penjajakan lebih lanjut saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

Jika Kerajaan Saudi betul mengubah sistem panduan atau pelaksanaan haji dari Muassassah ke Syarikah, ia menyebut nantinya hal ini tidak lagi di bawah Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan Saudi.

 

"Untuk mekanismenya pasti ada perubahan. Sehingga Kemenag harus mempersiapkam standar-standar yang harus diajukan, mulai dari penginapan, katering, transportasi dan sebagainya," lanjutnya.