IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyebut semua pihak harus mulai mempersiapkan diri memberangkatkan jamaah haji 2022. Kesempatan baik ini adalah hal yang ditunggu-tunggu setelah dua tahun ibadah haji dilaksanakan secara terbatas untuk masyarakat Arab Saudi.
"Secara umum, tentu ini adalah kabar yang sangat baik yang ditunggu-tunggu jamaah kita dalam dua tahun terakhir. Kepastian dari Saudi bahwa akan ada jamaah haji dari luar negeri yang diperbolehkan ikut haji," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (21/3/2022).
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah. Dalam pertemuan itu, ia menyebut mendapat kabar akan ada pemberangkatan jamaah haji dari luar Saudi.
Dadi pun menyebut untuk masalah kuota besar kemungkinan tidak 100 persen seperti kondisi normal sebelumnya. Hal ini dinilai realistis, mengingat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menyebar.
Meski demikian, ia mengusulkan agar persiapan dari Pemerintah Indonesia bisa mulai dilakukan dari sekarang. Hal tersebut dinilai bisa dilakukan sembari menunggu pengumuman resmi perihal kuota.
"Menurut saya, belum ada kepastian kuota yang diberikan bukan berarti kita menunggu, baru disiapkan. Nanti kita terlambat lagi. Persiapan ini dari sisi imigrasi, maupun surat keterangan kesehatan. Menurut saya, ada baiknya sekarang sudah diumumkan, sehingga siapapun yang dipanggil nanti jamaah harus siap," lanjutnya.
Kuota jamaah haji diharapkan bisa diberikan dalam jumlah yang memadai. Hal ini dilihat dari kemampuan Kerajaan Saudi agar tidak berlebihan dan menyebabkan masalah, serta dari kemampuan Indonesia agar tidak memaksakan.
Berapapun jumlah kuota yang diberikan, ia menekankan hal ini adalah kesempatan pertama setelah sekian tahun menanti. Pelaksanaan haji 2022 ini seperti kembali belajar atau menyesuaikan kondisi akan suatu kegiatan yang awalnya biasa dilakukan, sehingga harus disiapkan sebaik mungkin.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masalah biaya haji yang menjadi usulan Kementerian Agama (Kemenag). Biaya yang sekiranya sudah tidak lagi dibutuhkan, seperti PCR dan karantina, agar diseriusi agar bisa diinformasikan dan dikurangi dari usulan yang ada.
"Saya masih melihat ada beberapa hal yang jika tidak diwaspadai akan menimbulkan masalah. Dari segi usulan biaya haji. Biaya tambahan, seperti PCR dan karantina, dari Saudi sudah dihapuskan sehingga ini harus menjadi hal yang diseriusi agar dana yang tidak lagi diperlukan bisa segera diinformasikan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika