IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha akan meminta izin kepada pimpinan agar di masa reses Panja haji bisa menggelar sidang membahas masalah haji. Persoalan haji perlu dibahas Panja dalam waktu dekat setelah Saudi mengumumkan ada penyelenggaraan haji dengan kuota 1 juta.
"Kita nanti akan usulkan kepada pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan kita mengadakan rapat terakhir," kata Muhammad Ali Ridho saat mengikuti Talk Show 'Siap Berhaji Tahun ini yang digelar di Markas Asosiasi Haji Umroh GAPHURA, Sabtu (9/4).
Politikus partai Golkar ini memastikan informasi adanya penyelenggaraan Haji dengan kuota 1 juta ini perlu segera di respon oleh pemerintah. Meski informasi yang disampaikan Arab Saudi menjelang dewan masa reses.
"Insya Allah kita akan marathon dalam pembicaraan Panja haji walaupun nanti tanggal 14 ini kalau tidak salah sudah memasuki masa reses," ujarnya.
Muhammad Ali Ridho menegaskan, menurut aturannya, masa reses dewan tidak boleh digunakan untuk bersidang, kecuali sidang tersebut membahas yang sifatnya darurat. Haji menurut dia darurat yang harus segera dibahas oleh dewan.
"Kalau diperlukan kita sidang, meski masa reses itu anggota tidak boleh lakukan sidang kecuali ada hal-hal yang dianggap emergency. Dan kita anggap haji ini adalah emergency karena keputusannya juga baru," katanya.
Untuk itu, perlu ada pembahasan semua yang terkait dengan komponen biaya haji tahun 2022. Dalam waktu dekat ini komisi VIII akan membahasnya dengan pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Sehingga kalau diperlukan marathon harus kita berbicara teknis, baik itu dengan Dirjen Haji maupun BPKH," katanya.
Untuk itu dia meminta semua pihak bersyukur atas pengumuman dengan adanya penyelenggaraan ibadah haji. Meski Saudi hanya membatasi dengan satu juta kuota jamaah.
"Mari kita sama-sama bersyukur tahun ini sudah bisa dipastikan haji ada berapa pun itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika