"Mereka seharusnya tidak diakui jika mereka tidak mengakui hak asasi perempuan dan anak perempuan," katanya.

Dalam 20 tahun antara dua pemerintahan Taliban, anak perempuan diizinkan pergi ke sekolah dan perempuan dapat mencari pekerjaan di semua sektor, meskipun negara itu tetap konservatif secara sosial.

Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban dan banyak yang mengatakan mereka tidak dapat melanjutkan bantuan ke negara itu sampai hak-hak dasar, termasuk pendidikan, ditegakkan.

Kepala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Achim Steiner, memperingatkan bahwa Afghanistan berisiko menjadi krisis yang terlupakan kecuali jika Taliban membuka kembali sekolah untuk anak perempuan. 

“Komunitas internasional juga memiliki peran penting untuk dimainkan dan harus terus menyediakan dana untuk mendukung dan melindungi anak perempuan yang masih bersekolah. Sistem pendidikan di Afghanistan tergantung pada seutas benang dan sekarang bukan waktunya untuk mundur,” tambah Franchi Save the Children.

Ikuti Whatsapp Channel Republika