REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Asisten Menteri Pariwisata Putri Haifa binti Mohammed mengumumkan tidak mengubah undang-undang di Arab Saudi yang melarang alkohol di Kerajaan. Hal tersebut dikatakan dalam sesi panel tentang Arab Saudi di Forum Ekonomi Dunia yang kemungkinan menawarkan alkohol dengan tujuan baru seperti NEOM.
“Arab Saudi sangat transparan tentang pendiriannya dalam segala hal. Kami mendengarnya dari kepala negara kami tentang pendirian kami dalam menyajikan alkohol. Jawaban singkatnya adalah kami akan melanjutkan hukum yang berlaku saat ini,” kata Putri Haifa.
Dia menjelaskan Kerajaan berhasil dengan sangat baik dalam menarik wisatawan dan membuat pengunjung dari seluruh dunia datang. “Kami unggul secara global dalam pariwisata dengan apa yang saat ini kami tawarkan. Ada banyak hal yang harus dilakukan tanpa memperkenalkan sesuatu yang baru,” ujarnya.
Dilansir Saudi Gazette, Jumat (27/5/2022), sejak 2018, Arab Saudi telah membuka diri melalui reformasi ekonomi dan sosial. Setahun kemudian, Kerajaan memperkenalkan visa turis pertama untuk mengunjungi negara yang memiliki enam Situs Warisan Dunia UNESCO, seperti pantai Laut Merah dan Empty Quarter.
Program visa turis yang diluncurkan pada September 2019 sukses besar. Dalam waktu enam bulan, 400 ribu visa dikeluarkan sebelum penangguhan perjalanan internasional saat Covid-19 menyerang.
Sejak Kerajaan memperkenalkan aturan visa baru, ada pertanyaan yang telah berulang kali muncul tentang perizinan penawaran alkohol di tempat umum seperti negara tetangga Gulf Cooperation Council (GCC) lain.
Pejabat Saudi terus-menerus membantah klaim negara itu mungkin melonggarkan izin alkohol di tempat umum. Arab Saudi berharap dapat meningkatkan pariwisata dengan menciptakan tujuan wisata baru seperti NEOM, Laut Merah dan Qiddiya untuk menawarkan berbagai pilihan rekreasi dan hiburan yang mengandalkan sumber daya alam seperti matahari dan laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
